Foto | Presiden
RI Prabowo Subianto di JCC, Jakarta, Kamis (12/6/2025).(KOMPAS.com/Rahel)
Jakarta.AGN - Presiden Prabowo Subianto memutuskan empat pulau yang kini disengketakan oleh Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) masuk wilayah Aceh. Adapun keempat pulau tersebut, yakni Pulau Mangkir Kecil, Pulau Mangkir Besar, Pulau Panjang, dan Pulau Lipan.
"Berdasarkan laporan dari Kemendagri, berdasarkan dokumen-dokumen, data-data pendukung kemudian tadi Bapak Presiden memutuskan bahwa pemerintah berlandaskan pada dasar-dasar dokumen yang telah dimiliki pemerintah telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang dan Pulau Mangkir Ketek, secara administratif berdasarkan dokumen yang dimiliki pemerintah adalah masuk ke wilayah administratif wilayah Aceh," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (17/6/2025).
Keputusan itu diambil usai Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Gubernur Sumatera Utara
Bobby Nasution, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, melangsungkan pertemuan
di Istana Kepresidenan Jakarta, ketika Presiden Prabowo dalam perjalanan menuju
Rusia.
Sebelumnya diberitakan, polemik empat pulau
dipicu oleh Keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) soal status empat
pulau yang sebelumnya milik Aceh menjadi milik Sumatera Utara.
Aturan tersebut, yakni Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau.
Keputusan ini dikritisi dan dipertanyakan banyak pihak, menyusul konflik
perebutan wilayah yang sudah berlangsung puluhan tahun. Pemprov Aceh mengeklaim
mengantongi jejak historis di keempat pulau tersebut, sedangkan Pemprov Sumut
memiliki dalil dari hasil survei yang dilakukan Kemendagri.
Setelah berlarut-larut, Prabowo memutuskan untuk mengambil alih polemik tersebut. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad setelah DPR RI berkomunikasi dengan Presiden.
"Hasil
komunikasi DPR RI dengan Presiden RI, bahwa Presiden mengambil alih persoalan
batas pulau yang menjadi dinamika antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatra
Utara," ujar Dasco dalam keterangannya, Sabtu (14/6/2025) malam.[]
Dilansir dari laman : KOMPAS.com
0 Komentar