Pemerintah Kota Sabang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh untuk yang ke-13 kalinya, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2024.
Banda Aceh.AGN - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Sabang, Magdalaina, menegaskan bahwa capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13 berturut-turut yang diterima Kota Sabang merupakan hasil dari kerja keras kolektif dan komitmen dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Hal itu disampaikannya usai menghadiri acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh di Banda Aceh, Jumat (23/5/2025).
"Penyerahan laporan hasil pemeriksaan oleh BPK adalah proses penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas. Dan keberhasilan mempertahankan opini WTP ini membuktikan bahwa Pemerintah Kota Sabang telah menunjukkan pengelolaan keuangan yang semakin baik,” ujar Magdalaina.
Ia pun menyampaikan apresiasi atas kinerja jajaran Pemerintah Kota Sabang yang dinilai mampu menjaga kualitas tata kelola keuangan, khususnya selama tahun anggaran 2024.
Magdalaina juga mengingatkan bahwa rekomendasi yang disampaikan BPK dalam laporan tersebut bukanlah sekadar catatan administratif, melainkan merupakan bagian dari upaya strategis memperbaiki dan memperkuat sistem pemerintahan.
"Rekomendasi dari BPK harus segera ditindaklanjuti secara serius. Ini bukan hanya tentang kepatuhan, tapi juga tentang komitmen kita dalam memperbaiki tata kelola keuangan agar lebih baik dan bertanggung jawab," tegasnya.
Lebih lanjut, Ketua DPRK Sabang juga mengapresiasi profesionalitas tim auditor BPK yang telah melakukan pemeriksaan terhadap LKPD Sabang. Menurutnya, hasil audit ini menjadi cermin penting bagi DPRK untuk terus memperkuat fungsi pengawasan dan mendorong transparansi di semua lini pemerintahan.
“Kami di DPRK siap mengawal tindak lanjut atas rekomendasi ini bersama eksekutif. Ini adalah bagian dari komitmen bersama membangun pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berpihak pada pelayanan publik yang optimal,” pungkas Magdalaina.[REDAKSI]
0 Komentar