 |
| Foto | Sejumlah masa unjuk rasa didepan kantor BPKS Sabang |
Sabang.AGN – Kecewa dengan hasil
kinerja manajemen Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) DPC Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kota
Sabang menuntut Dewan Kawasan Sabang (DKS) untuk segera mengganti manajemen dan
dewan pengawas.
Hal tersebut disampaikan dalam
orasi Ketua DPC Pospera Kota Sabang Safrizal didampingi Wakil Sekretaris
Pospera Aceh Putra Rizki Pratama dan sejumlah masa didepan Kantor BPKS jalan
Malahayati Sabang, Senin (2/1/2023).
Dalam pernyataan sikap yang
disampaikan, Safrizal mendesak DKS untuk lebih serius memperhatikan
perkembangan Kawasan Sabang, juga meminta kepada Pj Gubernur Mayjen TNI (Purn)
Achmad Marzuki selaku Ketua DKS untuk datang ke Sabang dan berdialog secara
langsung bersama elemen masyarakat terkait kondisi BPKS saat ini.
“ Kami menuntut DKS untuk segera mengganti Manajemen BPKS khususnya pada level Kepala, Wakil Kepala, Kedeputian dan Perangkat Teknis strategis lain serta Dewan Pengawas yang selama ini tidak menunjukkan kinerja yang optimal. Kami juga mendorong Pj Gubernur Aceh selaku Ketua DKS untuk membuka seleksi terbuka dan professional untuk proses rekrutmen Manajemen dan Dewas BPKS selanjutnya serta mempriotaskan putra daerah yang berkompeten untuk mengisi manajemen, bukan hanya karena faktor politis semata,” kata Safrizal.
 |
| Foto | Pernyataan sikap DPC Pospera Sabang Safrizal |
Sementara Wakil Sekretaris Pospera Aceh, Putra Rizki Pratama mengatakan, pihaknya sudah beberapa kali menghubungi manajemen BPKS untuk melakukan audiensi dan berdiskusi namun kesempatan tersebut tidak pernah diberikan.
“ Gerakan hari ini adalah wujud dari kejenuhan masyarakat Sabang terhadap kinerja BPKS, kedatangan Kapal Pesiar hanya Sebagian kecil dari program BPKS yang hanya menguntungkan segelintir kelompok dan bukan sesuatu yang sangat dibanggakan, namun pada pada dasarnya tupoksi BPKS adalah perdagangan dan Pelabuhan bebas Sabang itu yang harus dijawab hari ini.
Menurutnya, kerjasama yang dilakukan BPKS hingga saat ini belum menampakkan hasil yang memuaskan, hanya melakukan perjalanan dinas yang menghabiskan banyak biaya. Tidak hanya itu, manajemen BPKS dilevel pimpinan pun tidak ada pada hari pertama kerja tahun 2023 hanya beberapa, ini yang menunjukkan bobroknya manajemen saat ini” ujar Putra.
 |
| Foto | Wakil Sekretaris Pospera Aceh, Putra Rizki Pratama |
Lebih lanjut Wakil Sekretaris Pospera Aceh itu mengatakan, BPKS harus mengganti staf maupun pimpinan yang tidak berkompeten dengan membuka pendaftaran atas Fit and Proper Test dan seleksi terbuka secara umum agar tidak terjadi kekosongan dikantor pusat.
“ Selayaknya kantor pusat adalah tempat pimpinan berkantor, walaupun ada perwakilan Jakarta, Banda Aceh dan Pulau Aceh tapi ini adalah kantor pusat, manajemen di level apapun harus berkantor di Sabang, kalua tidak mau berkantor disini silahkan mundur masih banyak putra daerah yang memiliki potensi untuk itu hanya saja tidak pernah diberikan kesempatan secara terbuka,” tambahnya lagi.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Kepala BPKS Teuku Zanuarsyah membantah pihaknya anti berdiskusi justru manajemen BPKS saat ini sangat menerima kritikan dan masukan yang bersifat membangun.
 |
| Foto | Pertemuan Manajemen BPKS dan DPC Pospera Sabang |
Terkait dengan kerjasama, pihaknya hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Aceh dan menunjuk BPKS sebagai ujung tombak untuk menjalankan kerja sama tersebut, salah satunya kerja sama Indonesia dan India yang lebih dikenal dengan Aceh-Andaman yang sampai saat ini masih berproses.
Menyangkut dengan perdagangan,
dia mengakui pihaknya hanya menyiapkan kuota namun tidak semua ijin bisa
dikeluarkan oleh BPKS seperti SNI dan ijin edar.
“ Sampai saat ini kami masih
optimis untuk memperjuangkan perdagangan walaupun harus mendapatkan ijin dari
beberapa Kementrian, intinya kami menerima kritikan dan masukan yang bersifat
membangun jadi silahkan kalua mau mengajak kami untuk berdialog,” ujarnya.(Redaksi)
0 Komentar