Jokowi Pastikan Putin Hadir di G20, AS Kembali Nyatakan Penolakan

Amerika Serikat (AS) menanggapi pernyataan Presiden RI Joko Widodo terkait kepastian kehadiran Presiden Rusia Vladimir Putin, pada KTT G20 di Bali pada akhir 2022 mendatang.

Jubir Gedung Putih Jen Psaki menegaskan, AS komitmen terhadap penolakan mereka atas kehadiran Rusia di G20. Penolakan tersebut terkait tindakan Rusia yang menginvasi Ukraina pada 24 Februari 2022 sampai saat ini.
Jokowi Pastikan Putin Hadir di G20, AS Kembali Nyatakan Penolakan (1)
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan secara virtual saat Pertemuan Tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (G20 FMCBG) di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis (17/2/2022). Foto: M Risyal Hidayat/Antara Foto
"Presiden telah menyatakan secara terbuka penentangannya terhadap Presiden Putin yang menghadiri G20. Kami menyambut baik kehadiran Ukraina," ujar jubir Gedung Putih Jen Psaki, dikutip dari AFP, Sabtu (30/4).
"Kami telah menyampaikan pandangan kami bahwa kami tidak berpikir [Rusia] harus menjadi bagian dari [forum] itu secara publik dan pribadi," sambung Psaki.
Menambahkan Psaki, Wakil Jubir Kemlu AS Jalina Porter menekankan Rusia sudah tidak bisa lagi diperlakukan seperti sebelum invasi terhadap Ukraina dilakukan.
"Amerika Serikat terus percaya bahwa keadaan tidak bisa berjalan seperti biasanya sehubungan dengan partisipasi Rusia dengan komunitas internasional atau lembaga internasional," tambah Porter.
Pada Jumat (29/4/2022) lalu Presiden Jokowi menyampaikan pernyataan mengenai konflik Ukraina dan G20. Dalam kesempatan itu Jokowi tak cuma memastikan kehadiran Putin, ia turut mengundang Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ke KTT G20 di Bali. Lantaran bukan anggota G20, kehadiran Ukraina di forum tersebut adalah sebagai undangan.
"Dalam konteks inilah maka dalam pembicaraan telepon kemarin saya mengundang Presiden Zelensky untuk hadir dalam KTT G20," ucap Jokowi dalam pernyataan virtual Jumat (29/4).
Meski mengundang Zelensky, Jokowi menolak permintaan pengiriman senjata ke Ukraina. Jokowi menegaskan hal itu tak sesuai dengan konstitusi serta politik luar negeri Indonesia.
"Dalam pembicaraan itu dibahas juga mengenai berbagai permintaan bantuan persenjataan dari indonesia. Saya menegaskan bahwa sesuai dengan amanat konstitusi Indonesia dan prinsip politik luar negeri, Indonesia melarang pemberian bantuan persenjataan kepada negara lain," kata Jokowi.
"Namun, saya menyampaikan kesiapan Indonesia untuk memberikan bantuan kemanusiaan," ucap dia.
Dilansir dari laman Kumparan

0 Komentar