Banda Aceh.AGN – Satu tahun setelah bencana hidrometeorologi melanda sejumlah wilayah Aceh pada November 2025, proses rehabilitasi dan rekonstruksi masih menyisakan sejumlah pekerjaan. Meski pelayanan kesehatan telah pulih sepenuhnya, pemulihan infrastruktur, fasilitas pendidikan, hingga normalisasi sungai masih membutuhkan penanganan lanjutan.
Perkembangan tersebut mengemuka dalam seminar nasional bertajuk Evaluasi Pemulihan dan Kesiapsiagaan yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh bersama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Aceh di Hotel Amel Convention Hall, Banda Aceh, Jumat (20/11/2026).
Kegiatan refleksi satu tahun bencana hidrometeorologi November 2025–2026 itu menghadirkan Kepala Pos Komando Wilayah (Kaposwil) Satgas PRR Aceh, Safrizal ZA, serta akademisi Universitas Iskandar Muda Banda Aceh, Dr. Bustamam Ali, M.Pd., sebagai narasumber. Diskusi dipandu Yarmen Dinamika.
Seminar turut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, bersama perwakilan organisasi pers, di antaranya Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Serikat Perusahaan Pers (SPS), dan Akpersi. Sekitar 300 peserta dari unsur mahasiswa, relawan RAPI, ORARI, organisasi masyarakat sipil, dan wartawan mengikuti kegiatan tersebut.
Ketua PWI Aceh, Nasir Nurdin, mengatakan perjalanan satu tahun penanganan bencana perlu menjadi bahan evaluasi bersama, bukan hanya untuk mengukur keberhasilan pemulihan, tetapi juga memastikan berbagai persoalan yang belum terselesaikan memperoleh perhatian.
Menurutnya, kembali terjadinya banjir dan tanah longsor saat proses rehabilitasi akibat bencana sebelumnya belum sepenuhnya selesai memperlihatkan pentingnya pembenahan sistem penanggulangan bencana, khususnya berkaitan dengan ketepatan data, koordinasi antarlembaga, serta kesiapan menghadapi keadaan darurat.
Nasir menyampaikan apresiasi terhadap Satgas PRR dan berbagai unsur yang telah bekerja dalam proses penanganan serta pemulihan wilayah terdampak.
"Saya berharap seminar dan diskusi dapat menghasilkan masukan dan pemikiran konstruktif untuk memperkuat upaya pemulihan Aceh," ujar Nasir.
Sementara itu, Kaposwil Satgas PRR Aceh, Safrizal ZA, memberikan perhatian terhadap sistem komunikasi kebencanaan yang dinilai memiliki peran penting ketika kondisi darurat mengakibatkan jaringan telekomunikasi dan pasokan listrik terganggu.
Ia mengungkapkan bahwa pengalaman bencana sebelumnya memperlihatkan kontribusi relawan komunikasi radio, khususnya Radio Antarpenduduk Indonesia (RAPI), dalam membantu menyampaikan informasi dari kawasan yang sulit dijangkau.
Informasi yang disampaikan melalui jaringan radio menjadi salah satu sumber bagi pemerintah untuk memperoleh gambaran awal mengenai kondisi masyarakat dan wilayah terdampak ketika sarana komunikasi umum tidak dapat digunakan.
Safrizal juga menjelaskan bahwa karakter geografis Aceh, termasuk kawasan pegunungan, perbukitan, dan daerah aliran sungai, memerlukan perhatian dalam penyusunan langkah mitigasi bencana hidrometeorologi.
"Kawasan perbukitan dan lereng di Aceh memiliki kerentanan terhadap tanah longsor. Ketika hujan ekstrem berlangsung dalam durasi panjang, tanah menjadi jenuh air, aliran permukaan meningkat, dan sungai berpotensi meluap dengan membawa material dari kawasan hulu ke permukiman," jelasnya.
Karena itu, pengurangan risiko bencana menurutnya perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui penguatan sistem peringatan dini, pengelolaan lingkungan, perencanaan mitigasi, dan peningkatan kesiapan masyarakat.
Pemulihan Kesehatan Tuntas, Pendidikan Belum Sepenuhnya Normal
Dalam pemaparannya, Safrizal turut mengungkapkan perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan data hingga 19 November 2026.
Pemulihan sektor kesehatan telah mencapai 100 persen. Seluruh rumah sakit, puskesmas, dan puskesmas pembantu yang sebelumnya terdampak bencana dilaporkan telah kembali menjalankan pelayanan.
Namun, pemulihan fasilitas pendidikan masih berlangsung. Dari 3.120 sekolah terdampak, sebanyak 3.048 sekolah telah kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar di gedung asal.
Sementara itu, 71 sekolah masih memanfaatkan ruang kelas darurat dan satu sekolah lainnya melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menumpang pada fasilitas lain.
Di sektor keagamaan, sebanyak 906 dari 918 rumah ibadah yang terdampak telah kembali digunakan. Dengan demikian, masih terdapat 12 rumah ibadah yang belum beroperasi.
Bantuan Masyarakat Hampir Seluruhnya Tersalurkan
Perkembangan positif juga tercatat dalam sejumlah program bantuan bagi masyarakat terdampak bencana.
Realisasi bantuan isi hunian mencapai 99,34 persen atau Rp725,109 miliar dari total anggaran Rp729,942 miliar.
Sementara penyaluran bantuan Jaminan Hidup (JADUP) telah mencapai 99,09 persen, dengan nilai Rp702,912 miliar dari alokasi Rp709,354 miliar.
Untuk bantuan stimulan ekonomi, realisasi penyaluran tercatat 99,06 persen atau Rp692,220 miliar dari total anggaran Rp698,755 miliar.
Selain bantuan tersebut, pemerintah menyediakan anggaran Rp653,70 miliar bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan ringan dan sedang.
Rinciannya, sebanyak 17.742 rumah rusak ringan memperoleh alokasi anggaran Rp266,13 miliar, sedangkan 12.919 rumah rusak sedang dialokasikan Rp387,57 miliar.
Adapun program dana tunggu hunian dilaporkan telah terealisasi sepenuhnya melalui transfer kepada 18.422 rekening penerima.
Normalisasi Sungai Baru 32,26 Persen
Di tengah sejumlah capaian pemulihan, penanganan infrastruktur masih menjadi salah satu tantangan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Berdasarkan data Satgas PRR Aceh, progres normalisasi sungai baru mencapai 32,26 persen dari target yang ditetapkan.
Sementara di sektor perdagangan, dari 127 pasar yang terdampak bencana, sebanyak 115 pasar telah kembali beroperasi. Sebanyak 12 pasar lainnya masih membutuhkan penanganan lanjutan.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pemulihan Aceh tidak hanya berkaitan dengan penyaluran bantuan kepada masyarakat, tetapi juga mencakup pembangunan kembali fasilitas publik dan perbaikan infrastruktur yang memiliki peran dalam mengurangi risiko bencana berikutnya.
Melalui seminar nasional tersebut, PWI Aceh dan Satgas PRR berharap berbagai masukan dari akademisi, organisasi pers, relawan, serta masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat penanganan bencana dan mempercepat penyelesaian rehabilitasi serta rekonstruksi di Aceh. [CSA]

0 Komentar