Foto | Sub Manager Kantor Perwakilan LPS Muhammad Syafril MS menyampaikan materi sosialisasi kepada para jurnalis di Sabang.(dok.Riandi untuk AGN)
Sabang.AGN – Peran media dinilai penting dalam membantu masyarakat memahami keberadaan dan fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), terutama dalam menjaga kepercayaan terhadap industri perbankan dan stabilitas sistem keuangan.
Hal tersebut disampaikan Sub Manager Kantor Perwakilan LPS, Muhammad Syafril MS, saat memberikan sosialisasi kepada puluhan jurnalis dari berbagai media di Aceh yang berlangsung di Mata Ie Resort, Kota Sabang.
Menurut Syafril, informasi mengenai kebijakan maupun tugas LPS perlu disampaikan secara tepat kepada publik. Dalam konteks tersebut, media memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu saluran masyarakat memperoleh informasi mengenai kondisi dan kebijakan di sektor keuangan.
Ia menyebut keberadaan LPS tidak dapat dilepaskan dari pengalaman Indonesia menghadapi krisis ekonomi dan perbankan pada 1997–1998. Krisis tersebut turut berdampak terhadap industri perbankan, termasuk penutupan sejumlah bank yang kemudian memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat.
Pada masa itu, pemerintah memberlakukan kebijakan blanket guarantee atau penjaminan menyeluruh terhadap kewajiban bank. Namun, skema tersebut memiliki konsekuensi karena dapat memberikan beban terhadap keuangan negara sekaligus membuka peluang munculnya moral hazard dalam industri perbankan.
Pengalaman tersebut kemudian menjadi salah satu dasar pembentukan LPS melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga ini mulai menjalankan operasionalnya pada 22 September 2005 dengan mandat utama memberikan jaminan terhadap simpanan nasabah sekaligus menangani dan menyelesaikan bank gagal.
Dalam menjalankan fungsi penjaminan, LPS menerapkan batas tertentu terhadap nilai simpanan yang dilindungi. Saat ini, simpanan nasabah dijamin hingga maksimal Rp2 miliar untuk setiap nasabah pada setiap bank. Nilai tersebut sebelumnya ditetapkan sebesar Rp100 juta sebelum kemudian dinaikkan menjadi Rp2 miliar.
Sistem tersebut dirancang sebagai bentuk perlindungan bagi nasabah sekaligus bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Dengan adanya kepastian mengenai simpanan yang dijamin, masyarakat memiliki perlindungan ketika terjadi persoalan terhadap bank tempat mereka menyimpan dana.
Tidak hanya menangani sektor perbankan, mandat LPS kini juga berkembang ke industri perasuransian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK, LPS memperoleh tugas untuk menyelenggarakan Program Penjaminan Polis.
Program tersebut diarahkan untuk memberikan perlindungan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi. Berdasarkan ketentuan yang disampaikan dalam sosialisasi, Program Penjaminan Polis dijadwalkan mulai berlaku pada Januari 2028.
Dalam kegiatan di Sabang itu, jurnalis juga mendapatkan kesempatan berdiskusi mengenai sejumlah aspek yang berkaitan dengan LPS. Pembahasan mencakup mekanisme penjaminan simpanan, posisi LPS dalam sistem perbankan, langkah penanganan bank gagal hingga perkembangan tugas lembaga tersebut di sektor perasuransian.
Melalui kegiatan tersebut, LPS mendorong semakin luasnya pemahaman media mengenai tugas dan kewenangan lembaga penjamin. Pemahaman tersebut diharapkan dapat membantu penyampaian informasi kepada masyarakat secara lebih utuh, khususnya terkait perlindungan simpanan dan upaya menjaga stabilitas sistem keuangan.[DIKK]
0 Komentar