 |
| Foto | Ilustrasi Jemaah Umrah Indonesia.(dok.kreasi AI AGN) |
Jakarta.AGN – Pemerintah Indonesia belum mengeluarkan larangan maupun imbauan penundaan ibadah umrah ke Arab Saudi di tengah meningkatnya kekhawatiran keamanan menyusul serangan kelompok Houthi terhadap fasilitas penerbangan di negara tersebut.
Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan pemerintah masih berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan otoritas Arab Saudi untuk memantau perkembangan situasi.
Menurut Dahnil, hingga Rabu (14/10/2026), belum ada keputusan untuk meminta jemaah Indonesia menunda atau membatalkan perjalanan umrah. Pemerintah menilai pemantauan dan koordinasi dengan pihak terkait tetap diperlukan seiring perkembangan kondisi keamanan di kawasan tersebut.
Meski belum mengeluarkan larangan, pemerintah memberikan arahan kepada calon jemaah agar mempertimbangkan rute penerbangan langsung menuju Jeddah atau Madinah. Langkah ini ditujukan untuk mengurangi risiko perjalanan yang dapat muncul akibat gangguan keamanan maupun operasional penerbangan.
Sikap Indonesia berbeda dengan Malaysia dan Singapura. Kedua negara tersebut telah mengimbau warganya untuk menunda sementara perjalanan umrah atau perjalanan yang tidak mendesak ke Arab Saudi, menyusul meningkatnya risiko keamanan.
Di Singapura, Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS) meminta calon jemaah memperhatikan panduan perjalanan yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri setempat. MUIS juga berkoordinasi dengan agen perjalanan agar jemaah yang telah memiliki pemesanan dapat memperoleh informasi mengenai kemungkinan penundaan atau penjadwalan ulang.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan menyampaikan imbauan penundaan perjalanan yang tidak mendesak ke Makkah dan Madinah. Kebijakan tersebut diambil setelah serangan terhadap fasilitas penerbangan di Riyadh dan kawasan Dammam menimbulkan kekhawatiran mengenai keselamatan perjalanan.
Situasi keamanan memburuk setelah serangkaian serangan yang dikaitkan dengan kelompok Houthi menyasar Bandara Internasional King Khalid di Riyadh. Insiden pada 10 dan 11 Oktober 2026 dilaporkan menimbulkan korban jiwa dan ratusan orang terluka, sehingga otoritas setempat melakukan pemeriksaan keamanan dan menghentikan sementara operasional bandara.
Dampak gangguan tersebut turut menjadi perhatian bagi calon penumpang internasional, termasuk jemaah umrah yang memiliki jadwal keberangkatan dalam waktu dekat. Karena itu, kepastian jadwal penerbangan dan informasi dari maskapai menjadi hal penting sebelum perjalanan dilakukan.
Pemerintah Indonesia meminta seluruh pihak yang terlibat dalam konflik di Timur Tengah menahan diri agar ketegangan tidak semakin meluas dan mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk pelaksanaan ibadah umat Islam di Tanah Suci.
Calon jemaah umrah Indonesia diharapkan terus mengikuti informasi resmi dari Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Luar Negeri, maskapai, serta penyelenggara perjalanan ibadah umrah. Perkembangan situasi dapat berubah, sehingga keputusan perjalanan perlu mempertimbangkan informasi terbaru dari otoritas terkait.[*]
Dilansir dari laman : detikhikmah
0 Komentar