Foto | Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah memimpin rapat koordinasi bersama jajaran SKPA di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh, Banda Aceh, Rabu (26/8/2026).(dok.Humas Pemerintah Aceh untuk AGN)
Banda Aceh.AGN – Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau yang akrab disapa Dek Fadh meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) memperkuat keterbukaan dalam menjalankan roda pemerintahan. Menurutnya, penyampaian informasi yang jelas dan dapat diuji kebenarannya merupakan bagian penting untuk membangun kepercayaan masyarakat.
Hal itu disampaikan Fadhlullah saat memimpin rapat koordinasi bersama jajaran SKPA di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh, Rabu (26/8/2026). Dalam pertemuan tersebut, ia didampingi Plt. Sekretaris Daerah Aceh, Taufik ST, M.Si.
Dek Fadh meminta setiap kepala SKPA tidak ragu memberikan penjelasan kepada media mengenai program maupun persoalan yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Namun, keterbukaan tersebut harus tetap dibarengi kehati-hatian sehingga informasi yang disampaikan benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat tidak bisa hanya berlangsung melalui jalur internal. Media memiliki peran penting dalam menyebarluaskan perkembangan program pemerintah sehingga masyarakat dapat mengetahui apa yang sedang dikerjakan oleh Pemerintah Aceh.
Perhatian khusus diberikan kepada SKPA yang memiliki tugas dalam penanganan kebencanaan. Dek Fadh meminta informasi mengenai kondisi dan langkah penanganan bencana disampaikan secara aktif melalui media agar masyarakat mendapatkan perkembangan terbaru tanpa harus menunggu informasi yang simpang siur.
“Dalam proses di Pemerintah Aceh, semuanya harus transparan. Silakan bicara di media terkait isu yang ditangani masing-masing SKPA, tetapi semua harus bisa dipertanggungjawabkan. Khusus SKPA yang menangani bencana, cari ekspos media agar informasi dapat disebarluaskan kepada publik. Zaman sekarang transparansi adalah kunci,” tegas Dek Fadh.
Ia menilai penyampaian informasi yang cepat dan akurat menjadi semakin penting ketika pemerintah sedang menghadapi situasi darurat. Informasi yang terbuka diharapkan dapat membantu masyarakat memahami kondisi di lapangan sekaligus mengetahui langkah yang dilakukan pemerintah.
Dalam menjalankan tugas, Dek Fadh juga mengingatkan jajaran SKPA agar tidak menjadikan kepentingan pribadi maupun kelompok sebagai pertimbangan utama. Seluruh program pemerintah, kata dia, harus diarahkan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung pembangunan Aceh.
Jika ditemukan hambatan dalam pelaksanaan program, ia meminta persoalan tersebut segera dikomunikasikan. Dengan demikian, kendala yang muncul tidak berlarut-larut dan dapat dicarikan jalan keluar secara bersama-sama.
Sementara itu, Plt. Sekda Aceh Taufik ST, M.Si menekankan pentingnya membangun pola kerja yang lebih terintegrasi antarpimpinan SKPA. Menurutnya, koordinasi yang kuat akan membantu mempercepat penyelesaian berbagai agenda pembangunan yang masih berjalan sepanjang 2026.
Taufik mengajak seluruh kepala SKPA memperkuat komunikasi dan tidak bekerja secara sendiri-sendiri. Menurutnya, sejumlah target pemerintah membutuhkan keterlibatan lintas sektor sehingga koordinasi menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan program.
“Kita perlu berkolaborasi, berkoordinasi, dan berkomunikasi agar hal-hal yang kita usahakan bersama dapat diselesaikan. Mulai hari ini dan ke depan, kita akan intens berkomunikasi dengan para kepala SKPA agar koordinasi lebih lancar dan pelaksanaan program bisa lebih cepat sesuai dengan yang kita harapkan,” ujar Taufik.
Ia berharap komunikasi yang lebih intensif tersebut dapat membuat setiap persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program segera diketahui oleh pimpinan dan ditangani sesuai kewenangan masing-masing.
Rapat koordinasi itu turut dihadiri Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh Ir. T. Robby Irza, S.SiT, M.T., Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Aceh Dr. A. Murtala, M.Si., para kepala biro di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh, serta jajaran SKPA terkait.
Melalui rapat tersebut, Pemerintah Aceh mendorong agar keterbukaan informasi, komunikasi lintas perangkat daerah, dan percepatan pelaksanaan program dapat berjalan beriringan. Pemerintah juga menekankan bahwa setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat harus memiliki dasar yang jelas.
Dengan pola komunikasi yang lebih terbuka dan koordinasi yang semakin kuat, jajaran Pemerintah Aceh diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan pembangunan sekaligus memberikan pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.[CSA]
0 Komentar