Banda Aceh.AGN – Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau Dek Fadh menggelar rapat koordinasi bersama unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) di Banda Aceh, Rabu (26/8/2026).
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan kerja antara Pemerintah Aceh dan lembaga legislatif dalam menyelesaikan berbagai agenda penting pemerintahan serta pembangunan daerah.
Salah satu pembahasan utama dalam rapat itu berkaitan dengan percepatan penyelesaian Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2025. Selain itu, kedua pihak juga mulai mempersiapkan proses penyusunan APBA Tahun Anggaran 2027.
Dek Fadh menegaskan, koordinasi yang kuat antara unsur eksekutif dan legislatif sangat dibutuhkan agar seluruh tahapan penganggaran dapat berjalan sesuai jadwal dan tidak menghambat pelaksanaan program pembangunan.
Menurutnya, sinkronisasi antara Pemerintah Aceh dan DPRA juga menjadi faktor penting untuk memastikan setiap kebijakan serta program yang dirancang dapat berjalan efektif dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Koordinasi antara eksekutif dan legislatif sangat penting untuk memastikan proses penganggaran dan program pembangunan dapat berjalan tepat waktu, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, sinergi ini perlu terus kita perkuat,” ujar Dek Fadh.
Tidak hanya membahas persoalan anggaran dan regulasi, rapat koordinasi tersebut turut menyinggung sejumlah isu strategis daerah. Salah satunya terkait upaya menjaga stabilitas sosial serta memperkuat langkah bersama dalam merespons berbagai dinamika yang berkembang di tengah masyarakat.
Wakil Gubernur Aceh menilai Pemerintah Aceh dan DPRA memiliki tanggung jawab yang sama dalam memastikan roda pemerintahan tetap berjalan optimal serta seluruh program pembangunan dapat direalisasikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
“Kita ingin setiap proses yang dilakukan bersama benar-benar bermuara pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Aceh,” kata Dek Fadh.
Rapat koordinasi itu dihadiri Ketua DPRA Zulfadli atau Abang Samalanga, Wakil Ketua DPRA Ali Basrah dan Saifuddin Muhammad atau Yah Fud, serta sejumlah ketua fraksi dan anggota DPRA.
Dari jajaran Pemerintah Aceh, turut hadir Plt Sekretaris Daerah Aceh Taufik, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) Diwarsyah, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh Akkar Arafat, unsur Bappeda Aceh, serta sejumlah pihak terkait lainnya.
Pertemuan tersebut diharapkan dapat memperkuat kesamaan langkah antara Pemerintah Aceh dan DPRA, terutama dalam menyelesaikan agenda penganggaran, pembentukan regulasi, serta pelaksanaan program pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.[CSA]

0 Komentar