Foto | Sekda Kota Banda Aceh Jalaluddin membuka kegiatan Pendampingan dan Penguatan PPID Gampong di Aula Balee Keurukon, Balai Kota Banda Aceh, Rabu (19/8/2026).(dok.Humas Pemko Banda Aceh)
Banda Aceh.AGN – Pemerintah Kota Banda Aceh mendorong pengelolaan informasi publik di tingkat gampong semakin terbuka, tertib dan mudah diakses masyarakat. Penguatan tersebut dinilai penting karena gampong merupakan lini pemerintahan yang paling dekat dengan warga dan menjadi tempat pertama masyarakat menyampaikan berbagai kebutuhan maupun persoalan.
Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh, Jalaluddin, menyampaikan hal itu saat membuka kegiatan Pendampingan dan Penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Gampong di Aula Balee Keurukon, Balai Kota Banda Aceh, Rabu (19/8/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominsa) Aceh tersebut berlangsung selama dua hari, yakni 19-20 Agustus 2026. Pada hari pertama, kegiatan diikuti keuchik atau perwakilan dari 15 gampong di Banda Aceh serta PPID Pelaksana DPMG Kota Banda Aceh.
Sementara pada hari kedua, peserta berasal dari sembilan organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjalankan fungsi sebagai PPID Pelaksana. Kegiatan tersebut menjadi ruang untuk meningkatkan pemahaman aparatur mengenai tugas, fungsi dan tata kelola informasi publik.
Jalaluddin mengapresiasi Pemerintah Aceh, khususnya Diskominsa Aceh, yang telah memberikan pendampingan kepada pemerintah gampong di Banda Aceh. Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan salah satu unsur penting dalam membangun pemerintahan yang baik dan dipercaya masyarakat.
Ia menilai keberhasilan pemerintahan tidak cukup hanya diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan atau pembangunan yang dihasilkan. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kepada publik mengenai proses, manfaat dan hasil dari berbagai kebijakan yang dijalankan.
“Masyarakat berhak mengetahui apa yang dilakukan pemerintah, program apa yang dijalankan, bagaimana pelayanan diberikan, dan bagaimana pembangunan dilaksanakan,” ujar Jalaluddin.
Menurutnya, posisi gampong sangat strategis dalam membangun komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Di tingkat inilah warga berinteraksi secara langsung dengan aparatur pemerintahan untuk menyampaikan kebutuhan, keluhan, pertanyaan maupun harapan.
Karena itu, keberadaan PPID Gampong tidak hanya berkaitan dengan urusan administrasi informasi. Lembaga tersebut diharapkan mampu menjadi jembatan yang menghubungkan kebutuhan masyarakat terhadap informasi dengan kewajiban pemerintah menyediakan data publik yang benar, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jalaluddin juga mengingatkan aparatur gampong agar mampu menjadi rujukan informasi yang kredibel di tengah derasnya arus informasi digital. Perkembangan media sosial membuat masyarakat dapat menerima berbagai informasi dalam waktu singkat, termasuk informasi yang belum tentu benar.
“Informasi yang disampaikan harus memenuhi tiga hal: benar datanya, jelas penyampaiannya, dan mudah diakses masyarakat,” katanya.
Ia berharap pendampingan yang diberikan Diskominsa Aceh tidak berhenti pada pemahaman secara teori. Pengetahuan yang diperoleh peserta diharapkan dapat diterapkan dalam sistem pengelolaan informasi pada masing-masing gampong sehingga masyarakat memperoleh pelayanan informasi yang semakin baik.
Pada hari pertama kegiatan, dua narasumber dari Diskominsa Aceh memberikan materi kepada peserta. Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik (PLIP) Safrizal AR, S.Sos., MM menyampaikan materi mengenai penguatan kelembagaan serta peran PPID Gampong dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.
Sementara itu, Surya Ramadhan, S.Sos., M.Sc., membawakan materi terkait tata kelola pelayanan dan pengelolaan informasi publik. Melalui materi tersebut, peserta diharapkan memahami mekanisme pelayanan informasi sekaligus mampu meningkatkan kualitas penyampaian informasi kepada masyarakat.
Penguatan PPID di tingkat gampong diharapkan dapat memperkuat transparansi pemerintahan sekaligus membangun kepercayaan publik. Dengan informasi yang mudah diperoleh, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, masyarakat diharapkan semakin mengetahui berbagai program serta pelayanan yang diberikan pemerintah.[CSA]
0 Komentar