Foto | Pemulihan pascabencana di Kota Binjai mencakup perbaikan sekolah, sungai, hunian tetap, jembatan dan penguatan ekonomi masyarakat.(dok.kreasi AI AGN)
Jakarta.AGN — Pemerintah Kota Binjai, Sumatera Utara, diminta memperkuat koordinasi agar program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tidak tertahan pada tahapan administrasi. Dari ratusan kegiatan yang telah mendapatkan dukungan anggaran, sebagian besar masih berada dalam proses persiapan dan pengadaan.
Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp146,72 miliar telah dialokasikan untuk membiayai berbagai kebutuhan pemulihan di Kota Binjai. Dana tersebut diarahkan untuk memperbaiki infrastruktur, fasilitas pendidikan, sungai hingga sejumlah layanan dasar yang terdampak bencana.
Namun, berdasarkan perkembangan hingga 27 Agustus 2026, pemanfaatan anggaran tersebut masih relatif rendah. Realisasi keuangan baru mencapai Rp821,54 juta atau sekitar 0,56 persen dari total tambahan TKD yang tersedia.
Kondisi itu tercermin dari status 264 paket kegiatan yang masuk dalam rencana pemulihan. Sebanyak 113 paket masih dalam tahap perencanaan, sementara 122 lainnya sedang menjalani proses tender. Dua paket dilakukan melalui pengadaan langsung, 25 paket menggunakan mekanisme e-purchasing dan baru dua paket yang tercatat terealisasi.
Wakil Kepala Posko Nasional Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Marsma TNI Ridha Hermawan, mengatakan dukungan pendanaan untuk sejumlah kebutuhan utama sebenarnya telah tersedia. Karena itu, perhatian kini perlu diarahkan pada percepatan pelaksanaan di lapangan.
“Penanganan pascabencana di Kota Binjai secara umum telah memperoleh dukungan pendanaan, khususnya untuk fasilitas pendidikan, normalisasi sungai, dan huntap in situ. Namun, percepatan koordinasi dan pengawalan lintas kementerian dan lembaga serta Pemkot Binjai perlu diperkuat agar kegiatan yang telah memiliki anggaran segera dilaksanakan,” ujar Ridha dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/8/2026).
Salah satu sektor yang menjadi sasaran pemulihan adalah pendidikan. Pemerintah memasukkan 21 sekolah dasar ke dalam paket pekerjaan, dengan rincian 12 sekolah mengalami kerusakan ringan dan sembilan lainnya masuk kategori rusak sedang.
Selain jenjang sekolah dasar, dua sekolah menengah pertama yang mengalami kerusakan ringan juga mendapat alokasi penanganan. Seluruh pekerjaan tersebut tercantum dalam program yang dibiayai melalui tambahan TKD Tahun Anggaran 2026.
Pemulihan kawasan yang berkaitan dengan pengendalian aliran air juga menjadi perhatian. Tiga sungai di wilayah Binjai, yakni Sungai Bingai, Sungai Mencirim dan Sungai Bangkatan, membutuhkan penanganan untuk mendukung pemulihan pascabencana.
Untuk Sungai Bingai dan Sungai Mencirim, usulan rehabilitasi akan disampaikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Wilayah Sungai sesuai kewenangan. Sedangkan kebutuhan penanganan Sungai Bangkatan telah masuk dalam dukungan tambahan TKD.
Di bidang perumahan, pemerintah juga menyiapkan pembangunan 22 unit hunian tetap dengan pola in situ, yakni pembangunan di lokasi asal masyarakat terdampak. Program tersebut telah memperoleh dukungan melalui Anggaran Belanja Tambahan BNPB dan dananya sudah tersedia dalam DIPA BNPB.
Meski demikian, pembangunan hunian tetap tersebut belum memasuki tahap pelaksanaan karena masih berada dalam proses perencanaan. Percepatan pada tahap ini menjadi salah satu pekerjaan yang perlu dikawal agar kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera ditangani.
Persoalan rumah ibadah juga masih membutuhkan perhatian. Dari delapan rumah ibadah yang terdampak, baru satu vihara yang mendapatkan dukungan melalui program Anggaran Belanja Tambahan Kementerian Agama.
Sementara itu, anggaran untuk lima rumah ibadah dengan kerusakan ringan dan dua rumah ibadah yang mengalami kerusakan sedang masih diupayakan. Pemerintah bersama kementerian dan lembaga terkait terus melakukan koordinasi untuk mencari sumber pendanaan bagi kebutuhan tersebut.
Tidak hanya pembangunan fisik, agenda pemulihan juga menyentuh sektor ekonomi masyarakat. Salah satu program yang telah berjalan berupa pelatihan teknik kriya anyam yang diikuti 50 peserta dengan dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif.
Pada sektor infrastruktur transportasi, jembatan di Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Binjai Selatan, juga menjadi bagian dari agenda pemulihan. Jembatan yang mengalami putus sejak 2024 tersebut telah mendapat akomodasi melalui program dana hibah BNPB.
Ridha menekankan bahwa keberadaan anggaran harus segera diikuti dengan langkah konkret di lapangan. Menurutnya, percepatan tidak hanya menyangkut proses pengadaan, tetapi juga membutuhkan pengawalan bersama antara pemerintah daerah, kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan masing-masing.
“Percepatan proses pengadaan, pelaksanaan kegiatan, serta penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga bersama Pemkot Binjai diperlukan agar seluruh kebutuhan pemulihan dapat ditangani sesuai target,” pungkas Ridha.
Dengan masih banyaknya paket yang berada pada tahap perencanaan dan tender, Pemkot Binjai diharapkan dapat mempercepat setiap tahapan tanpa mengabaikan ketentuan pengadaan. Langkah tersebut diperlukan agar tambahan TKD yang telah disiapkan benar-benar segera berubah menjadi pembangunan dan pemulihan yang dapat dirasakan masyarakat terdampak.[RED]
Dilansir dari laman : detik.com
0 Komentar