 |
| Foto | Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berdialog dengan petani saat meninjau kegiatan pertanian. Kementerian Pertanian mengalokasikan berbagai program pemulihan sektor pertanian di Aceh pascabencana hidrometeorologi melalui bantuan alat, benih, dan rehabilitasi lahan.(ist) |
Banda Aceh.AGN – Pemerintah Aceh memberikan penjelasan terkait mekanisme dukungan anggaran pemulihan sektor pertanian dan perkebunan pascabencana hidrometeorologi yang disalurkan oleh Kementerian Pertanian (Kementan).
Klarifikasi tersebut disampaikan untuk meluruskan pemahaman masyarakat setelah muncul perhatian luas terhadap pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai bantuan bagi Aceh.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan Pemerintah Aceh menyambut baik komitmen Kementerian Pertanian dalam mempercepat pemulihan sektor pertanian yang terdampak bencana. Menurutnya, dukungan pemerintah pusat menjadi langkah penting untuk mengembalikan produktivitas lahan pertanian dan perkebunan di berbagai daerah di Aceh.
Nurlis menjelaskan, substansi yang disampaikan Menteri Pertanian mengenai besarnya dukungan anggaran memang benar. Namun, masyarakat perlu memahami bahwa mekanisme pengelolaannya tidak dilakukan melalui transfer dana langsung ke rekening Pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten/kota.
"Pelaksanaan anggaran dilakukan melalui beberapa satuan kerja Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah sesuai ketentuan pengelolaan keuangan negara. Karena itu, bantuan tersebut hadir dalam bentuk program, kegiatan, serta bantuan barang yang langsung dimanfaatkan petani," ujar Nurlis di Banda Aceh, Rabu (5/8/2026).
Berdasarkan informasi dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, total dukungan program pemulihan sektor pertanian dari Kementerian Pertanian mencapai sekitar Rp2,5 triliun. Nilai tersebut merupakan akumulasi berbagai program yang juga telah dipublikasikan melalui laman resmi Kementerian Pertanian.
Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp515 miliar dikelola melalui satuan kerja provinsi dan kabupaten/kota dalam bentuk dana Tugas Pembantuan (TP). Dana itu difokuskan untuk program optimalisasi lahan serta rehabilitasi sekitar 40 ribu hektare sawah yang terdampak bencana.
Sementara itu, sekitar Rp2 triliun lainnya dialokasikan melalui satuan kerja pusat dan balai di bawah Kementerian Pertanian. Anggaran tersebut digunakan untuk penyediaan berbagai bantuan seperti alat dan mesin pertanian, benih padi, benih jagung, serta kebutuhan sektor perkebunan. Pemerintah daerah dalam hal ini menerima manfaat berupa program dan barang, bukan dana tunai.
Nurlis juga mengungkapkan, hingga 3 Agustus 2026 realisasi anggaran sebesar Rp515 miliar yang dikelola melalui satuan kerja provinsi dan kabupaten/kota telah mencapai 47,8 persen. Program tersebut terus berjalan sebagai bagian dari percepatan pemulihan lahan pertanian yang terdampak bencana.
Di sisi lain, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman beserta jajaran Kementerian Pertanian atas dukungan yang diberikan kepada Aceh. Ucapan terima kasih itu disampaikan langsung saat Gubernur bertemu Menteri Pertanian di Jakarta pada Selasa (4/8/2026).
Berdasarkan data terbaru dari Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Azanuddin Kurnia, luas sawah yang terdampak bencana hidrometeorologi mencapai 57.485 hektare. Rinciannya terdiri atas 27.437 hektare mengalami kerusakan ringan, 13.651 hektare rusak sedang, 16.276 hektare rusak berat, serta sekitar 120 hektare dinyatakan hilang.
Saat ini, proses optimalisasi lahan dan rehabilitasi untuk sawah dengan kategori rusak ringan hingga sedang telah mencakup 40.852 hektare. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara terpadu oleh Kementerian Pertanian bersama Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh serta dinas pertanian kabupaten/kota di wilayah terdampak sebagai upaya mempercepat pemulihan sektor pertanian di Aceh.[]
0 Komentar