Foto | Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal dikukuhkan sebagai Koordinator FKKA se-Aceh di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Rabu malam (19/8/2026).(dok.Humas Pemko Banda Aceh)
Banda Aceh.AGN – Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal dipercaya memimpin Forum Komunikasi Kabupaten/Kota se-Aceh (FKKA) sebagai koordinator. Pengukuhan kepengurusan forum tersebut berlangsung di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Rabu malam (19/8/2026).
Prosesi pengukuhan dilakukan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Bima Arya Sugiarto. Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, para kepala daerah, pimpinan DPRK, serta jajaran pemerintahan dari kabupaten/kota di seluruh Aceh.
Dalam struktur kepengurusan yang baru dikukuhkan, posisi Wakil Koordinator I dipercayakan kepada Bupati Bener Meriah Ir Tagore Abubakar. Sementara Wakil Koordinator II dijabat Bupati Bireuen Mukhlis ST dan Wakil Koordinator III dipercayakan kepada Ketua DPRK Nagan Raya Mohd Rizki Ramadhan.
Usai dikukuhkan, Illiza menegaskan bahwa susunan pengurus tersebut tidak dimaksudkan untuk membatasi keterlibatan anggota lainnya dalam aktivitas FKKA. Ia menyebut forum tersebut merupakan wadah bersama yang dapat dimanfaatkan seluruh kabupaten dan kota di Aceh.
Menurutnya, setiap unsur yang tergabung dalam FKKA memiliki kesempatan yang sama untuk berperan, terutama dalam membangun komunikasi dan memperkuat koordinasi antarpemerintah daerah.
“Yang dikukuhkan ini bukan berarti yang tidak masuk dalam pengukuhan tidak aktif di dalam forum. Forum ini seluruhnya adalah kegiatan kita bersama. Jadi semuanya bisa aktif untuk memanfaatkan Forum Komunikasi Kabupaten/Kota ini,” ujar Illiza.
Ia menjelaskan, FKKA bukan merupakan wadah baru dalam perjalanan pemerintahan Aceh. Forum tersebut telah dibentuk sejak 2008 dan memiliki catatan perjalanan dalam upaya membangun hubungan yang lebih harmonis antara pemerintah kabupaten/kota.
Pembentukan FKKA pada masa itu tidak terlepas dari kebutuhan memperkuat koordinasi lintas daerah sekaligus meredam persoalan disharmonisasi antara unsur eksekutif dan legislatif. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam proses pembangunan Aceh setelah bencana tsunami.
Berangkat dari pengalaman tersebut, Illiza menilai FKKA memiliki modal penting untuk terus dikembangkan sebagai ruang bertukar gagasan sekaligus memperkuat kolaborasi antardaerah. Menurut dia, forum tersebut perlu diarahkan pada kerja sama yang memberikan dampak nyata terhadap pembangunan.
Ia berharap komunikasi yang terbangun melalui FKKA tidak sebatas pertemuan antarpimpinan daerah. Lebih jauh, forum tersebut diharapkan mampu mendorong keselarasan dalam perumusan kebijakan hingga pelaksanaan berbagai program pembangunan di masing-masing wilayah.
“Kami berharap dengan adanya forum ini terwujud sinergisitas dan harmonisasi antara pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan kebijakan daerah dan juga dalam tahapan konkret yang bisa kita implementasikan,” kata Illiza.
Dengan kepengurusan yang telah dikukuhkan, FKKA diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat hubungan antardaerah di Aceh. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar berbagai agenda pembangunan dapat berjalan lebih terarah serta saling mendukung antara satu kabupaten/kota dengan daerah lainnya.[DIRMAN]
0 Komentar