 |
| Foto | Ilustrasi kelangkaan BBM dan tingginya harga semen di Aceh |
nyata agar persoalan tersebut tidak terus membebani masyarakat.
Politisi Partai Aceh yang akrab disapa Ceulangiek itu menilai kondisi saat ini telah memberikan dampak langsung terhadap aktivitas masyarakat. Antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) masih terjadi, sementara masyarakat juga dihadapkan pada kesulitan memperoleh semen untuk kebutuhan pembangunan maupun renovasi rumah.
Menurut Ceulangiek, kenaikan harga semen dalam beberapa pekan terakhir tergolong signifikan. Jika sebelumnya satu sak semen dijual sekitar Rp70 ribu hingga Rp75 ribu, kini harganya dilaporkan menembus Rp110 ribu sampai Rp120 ribu di sejumlah wilayah. Di sisi lain, pasokan yang terbatas membuat banyak toko bangunan kehabisan stok.
Ia menilai situasi tersebut berpotensi menghambat berbagai kegiatan pembangunan, mulai dari pembangunan rumah masyarakat, fasilitas umum hingga proyek-proyek yang sedang berjalan. Karena itu, pemerintah diminta segera memastikan rantai distribusi kembali normal sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
"Pemerintah Pusat harus segera menormalisasi pasokan, mengawasi jalur distribusi, mengendalikan harga, serta menindak tegas apabila ditemukan penimbunan atau permainan pasar. Jangan sampai Aceh yang memiliki sumber daya dan industri justru mengalami kelangkaan serta harga yang sangat memberatkan rakyat," tegas Ceulangiek.
Selain persoalan semen, ia juga meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM bersubsidi. Menurutnya, antrean panjang kendaraan di berbagai SPBU menjadi indikator bahwa terdapat persoalan mendasar dalam tata kelola distribusi yang harus segera diperbaiki agar tidak terus berulang.
Ceulangiek mengingatkan bahwa Aceh memiliki status kekhususan yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Karena itu, apabila mekanisme distribusi yang berlaku saat ini dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, pemerintah diminta mempertimbangkan pemberian kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Aceh untuk mengelola distribusi barang-barang strategis sesuai dengan ketentuan konstitusi.
Ia juga mengutip amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus ditujukan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Menurutnya, prinsip tersebut harus diwujudkan melalui kebijakan yang mampu menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat, termasuk BBM dan bahan bangunan.
Ceulangiek mengatakan, dorongan tersebut lahir dari banyaknya keluhan masyarakat yang diterimanya saat melakukan kunjungan ke daerah pemilihan maupun berbagai wilayah di Aceh. Ia berharap pemerintah segera mengambil kebijakan yang efektif agar persoalan kelangkaan BBM dan tingginya harga semen dapat segera diatasi.
"Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, masyarakat berharap negara hadir dengan kebijakan yang tegas dan terarah. Jangan biarkan kondisi ini berlarut-larut hingga menimbulkan ketidakpercayaan dan memperpanjang penderitaan rakyat Aceh," pungkasnya.
0 Komentar