Foto | Pemerintah Aceh Percepat Rehabilitasi Sawah Pascabencana, Anggaran Kementan Naik Jadi Rp515 Miliar
Banda Aceh – Pemerintah Aceh terus mempercepat pemulihan sektor pertanian yang terdampak bencana hidrometeorologi melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi lahan sawah di berbagai kabupaten/kota. Langkah tersebut dilakukan agar aktivitas pertanian dapat kembali berjalan normal sekaligus menjaga ketahanan pangan daerah.
Upaya pemulihan tersebut dikoordinasikan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh dengan dukungan Kementerian Pertanian RI serta pemerintah kabupaten/kota. Hingga pertengahan Juli 2026, berbagai program rehabilitasi lahan dan pembangunan infrastruktur pertanian menunjukkan progres yang terus meningkat.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi, menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Distanbun Aceh yang dinilai mampu mempercepat proses pemulihan lahan pertanian pascabencana. Menurutnya, kerja sama lintas sektor yang dibangun selama ini telah memberikan hasil positif bagi para petani di wilayah terdampak.
Salah satu indikator keberhasilan tersebut ditandai dengan dimulainya kembali musim tanam pada lahan yang telah selesai direhabilitasi. Gerakan tanam padi perdana pascabencana telah dilaksanakan di Desa Bukit Panjang, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang pada awal Juli 2026 dan diresmikan Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir Syamaun, mewakili Gubernur Aceh.
Sebelumnya, kegiatan serupa juga telah dilaksanakan di Kabupaten Bireuen pada April 2026 yang dihadiri Direktur Perlindungan dan Optimasi Lahan Kementerian Pertanian RI, Dr. Dede Sulaiman. Program percepatan tanam juga telah dilakukan di Aceh Utara bersama Menteri Pertanian serta sejumlah daerah lain yang terdampak bencana hidrometeorologi.
Selain progres pelaksanaan di lapangan, Pemerintah Aceh juga berhasil memperoleh tambahan dukungan anggaran dari Kementerian Pertanian. Jika pada tahap pertama bantuan yang dialokasikan sebesar Rp380 miliar, kini nilai dukungan tersebut meningkat menjadi Rp515 miliar untuk mempercepat rehabilitasi lahan pertanian dan pembangunan sarana pendukung.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dr. Ir. Azanuddin Kurnia, mengungkapkan bencana hidrometeorologi mengakibatkan sekitar 57.485 hektare lahan sawah di Aceh mengalami kerusakan dengan tingkat yang berbeda-beda. Dari jumlah tersebut, sebagian besar telah memasuki tahap rehabilitasi maupun optimalisasi lahan.
"Hingga saat ini optimasi lahan dan rehabilitasi yang sudah selesai maupun sedang berjalan mencapai sekitar 40.852 hektare. Sementara masih terdapat sekitar 16.633 hektare lahan dengan kategori rusak berat dan sawah yang hilang yang menjadi fokus penanganan berikutnya," ujar Azanuddin.
Ia menjelaskan, program pemulihan tidak hanya difokuskan pada perbaikan lahan sawah, tetapi juga pembangunan infrastruktur pendukung seperti irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, bangunan konservasi, jaringan irigasi tersier hingga Jalan Usaha Tani (JUT). Seluruh kegiatan tersebut bertujuan memastikan distribusi air serta akses menuju areal pertanian kembali berjalan optimal.
Menurut data Distanbun Aceh, program optimalisasi lahan sawah dengan kategori rusak ringan dilaksanakan di 16 kabupaten/kota dengan luas mencapai 27.071 hektare dan telah memasuki tahap kontrak fisik sekitar 22.126 hektare. Sementara rehabilitasi sawah rusak sedang mencakup 13.781 hektare di 11 kabupaten dengan progres konstruksi sekitar 4.393 hektare yang dikerjakan kelompok tani bersama TNI.
Di sektor infrastruktur, pembangunan 641 unit irigasi perpompaan telah terealisasi sebanyak 456 unit atau sekitar 53,2 persen. Pembangunan irigasi perpipaan di 13 kabupaten/kota juga telah mencapai sekitar 50 persen, sedangkan pembangunan jaringan irigasi tersier telah menyentuh sekitar 78 persen dari target 300 unit. Pembangunan Jalan Usaha Tani juga terus berlangsung untuk mendukung kelancaran distribusi hasil pertanian.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan Gubernur Mualem menginstruksikan Distanbun Aceh agar terus memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pertanian, Satgas Penanganan dan Rehabilitasi Rekonstruksi (PRR) Kemendagri, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, TNI, Polri, serta seluruh pihak terkait agar seluruh program berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.
"Pak Gubernur berharap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi ini tidak hanya memulihkan lahan yang terdampak bencana, tetapi juga mampu meningkatkan produktivitas pertanian serta kesejahteraan petani di seluruh Aceh," kata Nurlis.
Berdasarkan data per 21 Juli 2026, realisasi keuangan seluruh program rehabilitasi, optimalisasi lahan, dan pembangunan infrastruktur pertanian pascabencana di Aceh telah mencapai 48,48 persen, dan pemerintah optimistis target pemulihan dapat diselesaikan sesuai jadwal.[DIRMAN]
0 Komentar