Tim Pemerintah Aceh bersama aparat terkait melakukan pengawasan distribusi BBM di sejumlah SPBU Kota Banda Aceh.
Banda Aceh.AGN – Pemerintah Aceh memastikan persoalan terganggunya ketersediaan semen dan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah tidak akan dibiarkan berlarut.
Pemerintah menegaskan akan menindak tegas apabila ditemukan adanya unsur kesengajaan yang menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan dua komoditas penting tersebut.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, menyampaikan bahwa pemerintah daerah membuka ruang bagi proses hukum apabila hasil penelusuran menemukan adanya pihak yang bermain atau melakukan pelanggaran dalam rantai distribusi.
“Apapun bentuk perbuatannya yang merugikan masyarakat, pasti diambil tindakan,” ujar Nurlis Effendi di Banda Aceh, Kamis (30/7/2026).
Menurutnya, semen dan BBM merupakan kebutuhan strategis yang berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat, sektor pembangunan, serta pergerakan ekonomi daerah. Karena itu, setiap gangguan terhadap ketersediaan kedua komoditas tersebut harus segera dicari penyebabnya.
Menindaklanjuti kondisi tersebut, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem telah menginstruksikan Sekda Aceh M Nasir Syamaun untuk membentuk tim khusus guna melakukan kajian dan mencari solusi atas persoalan pasokan semen dan BBM.
Tim yang dibentuk Pemerintah Aceh berada di bawah koordinasi Asisten II Sekda Aceh Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Teuku Robby Izra. Tim tersebut melibatkan sejumlah instansi terkait, di antaranya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, serta Biro Perekonomian Setda Aceh.
Untuk memastikan penyebab terganggunya pasokan semen, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Teuku Adi Darma telah melakukan komunikasi dengan PT Solusi Bangun Andalas selaku produsen Semen Andalas.
Dari hasil koordinasi tersebut, pihak produsen menyampaikan bahwa produksi semen masih berjalan normal tanpa hambatan. Namun, peningkatan permintaan di sejumlah daerah dalam beberapa waktu terakhir membuat penyerapan stok menjadi lebih cepat.
Meski demikian, Pemerintah Aceh tidak hanya berhenti pada tingkat produsen. Penelusuran akan dilakukan hingga ke jalur distribusi paling bawah, termasuk pengecer, untuk memastikan tidak ada praktik yang menyebabkan kelangkaan di tengah masyarakat.
“Jika ditemukan adanya perbuatan yang menimbulkan keresahan masyarakat, tentu akan diambil tindakan dan melibatkan aparat penegak hukum di Aceh,” kata Nurlis.
Selain persoalan semen, Pemerintah Aceh juga melakukan pengawasan terhadap distribusi BBM melalui inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Banda Aceh.
Sidak yang dilakukan bersama tim dari Polda Aceh tersebut melibatkan Dinas ESDM Aceh, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, serta Biro Perekonomian Setda Aceh. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok dan kelancaran penyaluran BBM kepada masyarakat.
Dari pemeriksaan di SPBU Lingke dan SPBU Lambhuk, petugas menemukan kondisi stok BBM masih tersedia dan pelayanan pengisian berjalan seperti biasa. Namun, terdapat beberapa temuan terkait penggunaan QR Barcode Subsidi Tepat yang tidak sesuai dengan nomor polisi kendaraan.
Nurlis menyebutkan, temuan menarik juga terjadi saat pemeriksaan di SPBU Lambhuk. Ketika tim tiba di lokasi, sejumlah kendaraan yang sebelumnya mengantre justru meninggalkan antrean secara bersamaan.
“Hal tersebut menunjukkan adanya indikasi persoalan dalam administrasi antrean pengisian konsumen. Seluruh temuan sudah dicatat dan akan ditindaklanjuti,” jelasnya.
Sementara itu, PT Pertamina Patra Niaga Aceh memastikan kepada Pemerintah Aceh bahwa ketersediaan stok BBM masih berada dalam kondisi aman. Pertamina juga menyatakan akan terus melakukan percepatan distribusi agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.
Selain BBM bersubsidi, pasokan LPG tabung 3 kilogram juga dipastikan masih mencukupi dan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Pemerintah Aceh menyatakan hingga saat ini belum menemukan bukti adanya praktik permainan dalam distribusi semen maupun BBM. Gangguan pasokan masih didalami dengan melihat berbagai faktor, mulai dari produksi, distribusi, sistem logistik, hingga mekanisme penyaluran.
Ke depan, Pemerintah Aceh akan memperkuat koordinasi dengan Pertamina, produsen semen, pemerintah kabupaten/kota, serta pihak terkait lainnya untuk menjaga stabilitas pasokan kebutuhan masyarakat.
Masyarakat juga diminta ikut berperan melakukan pengawasan dengan melaporkan apabila menemukan dugaan penyimpangan di lapangan. Setiap laporan yang masuk akan diverifikasi dan menjadi bahan tindak lanjut bersama instansi terkait.[]
0 Komentar