Foto | Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) bersama Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir Syamaun dan jajaran SKPA menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) APPSI Tahun 2026 di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.
Lombok Barat.AGN – Gubernur Aceh Muzakir Manaf menghadiri Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2026 yang berlangsung di Aruna Senggigi Resort and Convention, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Rabu (15/7/2026).
Kehadiran Gubernur yang akrab disapa Mualem itu menjadi bagian dari upaya Pemerintah Aceh memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam menyelaraskan berbagai kebijakan strategis pembangunan daerah.
Dalam agenda nasional tersebut, Mualem turut didampingi Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir Syamaun, para asisten, serta sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).
Kehadiran jajaran Pemerintah Aceh dinilai penting agar setiap kebijakan yang dibahas dalam forum APPSI dapat segera diimplementasikan di daerah, terutama yang berkaitan dengan penguatan ekonomi dan peningkatan kapasitas fiskal.
Munaslub APPSI tahun ini mengangkat sejumlah isu strategis, mulai dari pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), hingga optimalisasi sektor perpajakan sebagai fondasi memperkuat kemandirian ekonomi daerah.
Forum tersebut juga menjadi wadah koordinasi antarpemerintah provinsi dalam merumuskan langkah bersama menghadapi tantangan pembangunan nasional.
Kegiatan dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan menghadirkan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman sebagai salah satu narasumber utama.
Sejumlah materi yang disampaikan para menteri menjadi perhatian serius seluruh kepala daerah, termasuk Pemerintah Aceh, dalam menyusun strategi pembangunan daerah yang selaras dengan arah kebijakan nasional.
Mualem menegaskan keikutsertaan Pemerintah Aceh pada forum tersebut bukan sekadar memenuhi agenda organisasi, melainkan menjadi kesempatan untuk menangkap berbagai peluang kebijakan yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di Tanah Rencong.
Menurutnya, setiap regulasi maupun kebijakan yang dihasilkan dari forum nasional harus mampu diterjemahkan menjadi program nyata yang memberi dampak langsung bagi masyarakat Aceh.
"Aceh harus mampu bergerak cepat mengikuti arah kebijakan pemerintah pusat. Karena itu saya mengajak seluruh jajaran Pemerintah Aceh untuk memahami setiap kebijakan yang dibahas sehingga dapat segera diterapkan sesuai kebutuhan daerah," ujar Mualem.
Selain mengikuti rangkaian sidang organisasi dan pembahasan penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) APPSI, delegasi Aceh juga dijadwalkan melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah sentra UMKM unggulan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Kunjungan tersebut diharapkan menjadi sarana pembelajaran bagi Pemerintah Aceh dalam mengembangkan pola pembinaan UMKM yang lebih inovatif, mulai dari peningkatan kualitas produk, pengemasan, pemasaran hingga perluasan akses pasar.
Mualem menilai pengalaman daerah lain yang telah berhasil membangun ekosistem UMKM layak dijadikan referensi untuk memperkuat daya saing produk-produk unggulan Aceh, sehingga tidak hanya mampu menembus pasar lokal, tetapi juga bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
Karena itu, ia menginstruksikan seluruh kepala SKPA yang mendampinginya agar memanfaatkan kesempatan tersebut secara maksimal dengan mempelajari berbagai praktik terbaik yang telah diterapkan di NTB.
Menurutnya, hasil studi lapangan harus diterjemahkan menjadi program konkret yang dapat diadaptasi sesuai karakteristik dan potensi daerah di Aceh.
"Jangan hanya datang untuk mengikuti kegiatan. Pelajari dengan serius bagaimana daerah lain membina pelaku UMKM hingga produknya memiliki nilai tambah. Pengalaman yang baik harus kita bawa pulang dan diterapkan agar UMKM Aceh semakin maju dan mampu bersaing," tegasnya.
Melalui keikutsertaan dalam Munaslub APPSI 2026, Pemerintah Aceh berharap terbangun sinergi yang semakin kuat dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi lainnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat kemandirian fiskal, serta meningkatkan daya saing UMKM sebagai salah satu penggerak utama perekonomian Aceh.[DIRMAN]
0 Komentar