Unsur Forkopimda Aceh mengikuti rapat koordinasi terkait penanganan tambang ilegal, Karhutla, bencana, dan isu sosial lainnya.
Sabang.AGN – Pemerintah Aceh bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh memetakan sejumlah persoalan strategis yang dinilai membutuhkan penanganan serius dan kolaborasi lintas sektor.
Lima isu utama menjadi perhatian dalam rapat Forkopimda yang dipimpin Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem di Kantor Gubernur Aceh, Kamis (23/7/2026).
Dalam forum tersebut, Mualem menekankan pentingnya langkah bersama seluruh unsur pemerintah dan lembaga terkait untuk menghadirkan solusi terhadap berbagai persoalan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Adapun sejumlah isu yang menjadi pembahasan utama meliputi aktivitas pertambangan ilegal, ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), penguatan pelaksanaan ibadah salat berjamaah, penyebaran konten LGBT di ruang publik dan digital, serta penanganan bencana dan praktik pembalakan liar.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan Gubernur Aceh meminta seluruh persoalan tersebut dikaji secara menyeluruh agar setiap kebijakan yang diambil memiliki dasar yang kuat dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Gubernur meminta seluruh permasalahan dipaparkan secara lengkap agar dapat menjadi bahan dalam menentukan langkah strategis bersama,” ujar Nurlis.
Dalam rapat itu, Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir Syamaun memaparkan kondisi aktivitas pertambangan ilegal yang masih ditemukan di sejumlah daerah. Bahkan, praktik tersebut dinilai semakin mengkhawatirkan karena sebagian kegiatan menggunakan bahan berbahaya seperti merkuri yang berpotensi merusak lingkungan dan mengancam kesehatan masyarakat.
Pemerintah Aceh mendorong adanya langkah penertiban terpadu bersama aparat penegak hukum, peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak penggunaan bahan kimia berbahaya, serta percepatan penataan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai salah satu solusi pengelolaan pertambangan yang lebih tertib.
Selain persoalan tambang, ancaman Karhutla juga menjadi perhatian dalam rapat tersebut. Pemerintah kabupaten dan kota diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran, terutama pada wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Pemerintah Aceh juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam upaya mitigasi bencana, termasuk dukungan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Pada sektor sosial dan keagamaan, Forkopimda Aceh turut membahas penguatan pelaksanaan salat fardu berjamaah di lingkungan masyarakat maupun instansi pemerintahan. Upaya tersebut akan diperkuat melalui seruan bersama sebagai bentuk peningkatan kesadaran dalam menjalankan nilai-nilai keislaman di Aceh.
Sementara itu, perkembangan konten LGBT di ruang digital dan sejumlah tempat tertentu juga menjadi perhatian Pemerintah Aceh. Langkah yang direncanakan antara lain penguatan ketahanan keluarga, pembaruan regulasi terkait pencegahan pornografi, serta pembentukan tim terpadu untuk melakukan pemantauan terhadap ruang publik dan media sosial.
Terkait penanganan bencana hidrometeorologi, Forkopimda Aceh menyepakati bahwa kondisi saat ini masih berada dalam masa transisi penanganan dan belum memasuki tahap rehabilitasi maupun rekonstruksi.
Mualem juga menyoroti persoalan pembalakan liar yang dinilai memiliki keterkaitan dengan meningkatnya risiko bencana, terutama banjir dan kerusakan lingkungan. Ia meminta seluruh pihak memperkuat pengawasan serta penegakan hukum terhadap praktik illegal logging.
Melalui rapat Forkopimda tersebut, Pemerintah Aceh berharap koordinasi antarinstansi semakin solid sehingga berbagai tantangan daerah dapat ditangani secara cepat, terukur, dan berkelanjutan demi mewujudkan Aceh yang aman, tertib, dan sejahtera.[]
0 Komentar