Sekda Aceh M Nasir Syamaun menyampaikan perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Aceh dalam rapat koordinasi bersama pemerintah pusat dan daerah di Banda Aceh.
Banda Aceh.AGN – Pemerintah Aceh terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah. Perkembangan terbaru menunjukkan pembangunan hunian sementara (Huntara) hampir seluruhnya selesai, sementara pemerintah kini mulai mengalihkan perhatian pada pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak.
Sekretaris Daerah Aceh, M Nasir Syamaun, menyampaikan perkembangan tersebut dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera yang berlangsung di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Jumat (24/7/2026). Pertemuan itu turut dihadiri perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI serta sejumlah kepala daerah terdampak bencana.
Nasir mengatakan, pembangunan Huntara saat ini telah memasuki tahap akhir dengan capaian mencapai 99 persen. Dari total target sebanyak 20.797 unit, sebanyak 20.715 unit telah berhasil dibangun dan tersedia untuk masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal sementara.
Meski progres Huntara hampir selesai, Pemerintah Aceh kini menghadapi tantangan lanjutan berupa percepatan pembangunan Huntap. Berdasarkan data terakhir, pembangunan rumah permanen bagi korban bencana baru mencapai 3,6 persen atau sebanyak 397 unit dari total kebutuhan yang mencapai 37.107 unit.
Selain sektor perumahan, pemerintah juga terus melakukan pemulihan terhadap infrastruktur transportasi yang terdampak bencana. Sekda Aceh menyebutkan, sebanyak 46 ruas jalan dan 23 jembatan nasional telah kembali berfungsi secara darurat, sedangkan untuk jalan daerah sebanyak 1.543 ruas dari total 1.638 ruas telah dapat digunakan kembali oleh masyarakat.
Dari sisi pendanaan, realisasi penggunaan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2026 untuk penanganan pascabencana telah mencapai Rp146,73 miliar atau sekitar 17,8 persen dari total pagu sebesar Rp824,82 miliar. Dana tersebut digunakan untuk mendukung 766 paket kegiatan penanganan, dengan 353 paket di antaranya telah memasuki tahap pekerjaan fisik.
Nasir menjelaskan, berdasarkan hasil pembahasan bersama 10 kementerian/lembaga pada 22 hingga 23 Juli 2026, pemerintah mengidentifikasi sebanyak 2.537 paket kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp5 triliun. Dari jumlah tersebut, pendanaan yang telah berjalan mencapai Rp2,07 triliun atau sekitar 41,48 persen.
Dalam upaya mempercepat pemulihan, Pemerintah Aceh menyampaikan sejumlah usulan strategis kepada pemerintah pusat. Salah satunya adalah penambahan dukungan anggaran kementerian/lembaga untuk menutup kebutuhan pembiayaan agar program prioritas dapat segera direalisasikan di lapangan.
Selain dukungan pembiayaan, Pemerintah Aceh juga meminta perhatian terhadap pemulihan konektivitas antarwilayah melalui penanganan sejumlah ruas jalan prioritas nasional. Sebanyak 10 ruas jalan diusulkan untuk mendapat penanganan khusus karena memiliki peran penting dalam menghubungkan kawasan ekonomi, permukiman warga, serta jalur distribusi barang dan jasa.
Ruas jalan prioritas tersebut tersebar di 10 kabupaten/kota terdampak, yakni Aceh Utara, Aceh Tengah, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Aceh Besar, Aceh Jaya, Gayo Lues, Aceh Tamiang, dan Aceh Timur.
Menurut Nasir, pemulihan infrastruktur tidak hanya bertujuan mengembalikan kondisi sebelum bencana, tetapi juga menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan wilayah Aceh terhadap potensi bencana di masa mendatang. Infrastruktur yang lebih baik diyakini mampu mempercepat pergerakan ekonomi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Pemerintah Aceh juga mendorong adanya sistem koordinasi terpadu melalui penunjukan penanggung jawab atau Person in Charge (PIC) pada setiap kementerian dan lembaga. Langkah tersebut dinilai penting agar berbagai kendala teknis dalam proses rehabilitasi dapat segera ditangani secara cepat dan terukur.
Nasir menegaskan Pemerintah Aceh akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai rencana, mulai dari perencanaan, pelaksanaan pembangunan, hingga pengawasan agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat terdampak bencana.[]
0 Komentar