Sabang Kembali Raih WTP ke-14: Fondasi Tata Kelola Kuat, Arah Pembangunan Kian Terukur dan Berkelanjutan

Foto | Pemerintah Kota Sabang kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh.

DI TENGAH dinamika pengelolaan keuangan daerah yang semakin kompleks dan tuntutan publik yang kian tinggi terhadap transparansi, Pemerintah Kota Sabang kembali mencatatkan capaian yang menegaskan konsistensi tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Tahun ini, Pemerintah Kota Sabang kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh.

Capaian tersebut bukan hanya menjadi simbol kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga penanda bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah terus bergerak menuju arah yang semakin profesional dan terukur.

Penyerahan opini WTP dilakukan secara resmi oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Aceh, Andri Yogama, kepada Wali Kota Sabang, Zulkifli H. Adam, dalam kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Aceh, Banda Aceh, Kamis (4/6/2026).

Momentum ini berlangsung dalam suasana formal namun penuh makna, di mana setiap dokumen yang diserahkan bukan sekadar laporan administrasi, tetapi representasi dari perjalanan panjang pengelolaan anggaran daerah selama satu tahun penuh. Di balik angka-angka dan laporan keuangan tersebut, terdapat kerja kolektif ribuan aparatur yang memastikan setiap rupiah anggaran digunakan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kehadiran Ketua DPRK Sabang, Magdalaina, dalam agenda tersebut menegaskan bahwa capaian WTP tidak lahir dari satu institusi saja, melainkan merupakan hasil sinergi antara eksekutif dan legislatif. DPRK memiliki peran penting dalam fungsi pengawasan dan penganggaran, sehingga kualitas tata kelola keuangan daerah dapat terjaga secara konsisten.

Sinergi ini menjadi fondasi penting dalam memastikan bahwa arah pembangunan Kota Sabang tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga berada dalam koridor akuntabilitas publik yang kuat.

Bagi Pemerintah Kota Sabang, capaian opini WTP kali ini memiliki makna yang lebih dalam. Bukan sekadar penghargaan tahunan, tetapi sebuah penegasan bahwa sistem tata kelola keuangan daerah telah dibangun secara konsisten dalam jangka panjang.

Dengan diraihnya kembali opini WTP ini, Sabang mencatatkan 14 kali berturut-turut opini WTP dari BPK RI, sebuah capaian yang mencerminkan stabilitas sistem pengelolaan keuangan daerah lintas periode.

Konsistensi ini menunjukkan bahwa tata kelola keuangan di Kota Sabang tidak bergantung pada momentum atau individu, melainkan telah menjadi bagian dari sistem kerja birokrasi yang semakin matang.

Foto | Acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 oleh BPK Perwakilan Aceh

Wali Kota Sabang, Zulkifli H. Adam, dalam kesempatan tersebut menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi mendalam kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota Sabang yang telah bekerja menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.

“Alhamdulillah, capaian opini WTP ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP bukanlah sesuatu yang dapat dicapai secara instan. Dibutuhkan disiplin administrasi, penguatan sistem pengendalian internal, serta komitmen bersama seluruh perangkat daerah dalam menjalankan setiap tahapan pengelolaan anggaran secara benar.

Lebih jauh, Wali Kota menegaskan bahwa opini WTP tidak boleh dipahami sekadar sebagai capaian administratif atau formalitas tahunan. Lebih dari itu, WTP merupakan indikator bahwa prinsip good governance telah dijalankan secara konsisten.

Dalam konteks pemerintahan daerah, opini WTP mencerminkan beberapa aspek penting, seperti kepatuhan terhadap regulasi, ketertiban pencatatan keuangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal.

Karena itu, capaian ini tidak hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga tanggung jawab untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan ke depan.

“Opini WTP ini harus menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.

Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa arah pembangunan Kota Sabang tidak berhenti pada pencapaian administratif, tetapi bergerak menuju penguatan dampak nyata bagi masyarakat.

Penguatan tata kelola keuangan di Kota Sabang tidak berdiri sendiri. Ia berjalan seiring dengan implementasi berbagai program pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kota Sabang terus mendorong agar pengelolaan anggaran tidak hanya fokus pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada efektivitas program yang menyentuh sektor-sektor strategis.

Salah satunya adalah penguatan layanan dasar masyarakat melalui program perlindungan sosial seperti Program Geunaseh, yang difokuskan pada pencegahan stunting dan peningkatan gizi anak.

Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memastikan generasi masa depan Sabang tumbuh dengan kondisi kesehatan yang lebih baik dan berkualitas.

Selain itu, pemerintah daerah juga tetap menjaga stabilitas kebutuhan dasar masyarakat melalui subsidi LPG 3 kilogram serta bantuan listrik berbasis gampong. Program ini diarahkan untuk membantu meringankan beban ekonomi rumah tangga, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.

Foto | Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Aceh, Andri Yogama, dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Aceh, Banda Aceh, Kamis (4/6).

Pendidikan sebagai Fondasi Masa Depan Sabang

Di sektor pendidikan, Pemerintah Kota Sabang juga terus memperkuat akses dan pemerataan layanan pendidikan melalui bantuan biaya pendidikan di seluruh jenjang, mulai dari SD, SMP, hingga SMA sederajat.

Program ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung wajib belajar 12 tahun yang berkualitas, sekaligus memastikan bahwa tidak ada anak di Sabang yang tertinggal hanya karena faktor ekonomi.

Pendidikan dipandang sebagai fondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia, yang pada akhirnya akan menentukan arah pembangunan daerah dalam jangka panjang.

Seiring dengan penguatan sektor pelayanan dasar, Pemerintah Kota Sabang juga terus menempatkan sektor pariwisata sebagai salah satu motor penggerak utama ekonomi daerah.

Destinasi seperti Iboih, Pulau Rubiah, Kilometer Nol Indonesia, Danau Aneuk Laot, Gunung Api Jaboi, Air Terjun Pria Laot, hingga berbagai destinasi lainnya tetap menjadi daya tarik utama yang menggerakkan arus kunjungan wisatawan.

Namun, pariwisata Sabang tidak hanya dilihat dari angka kunjungan semata. Lebih dari itu, sektor ini memiliki efek berantai yang sangat luas terhadap perekonomian masyarakat.

UMKM tumbuh, penginapan berkembang, rumah makan ramai, transportasi lokal bergerak, dan ekonomi kreatif masyarakat terus hidup mengikuti denyut wisata yang stabil.

Melengkapi capaian tata kelola keuangan yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-14 secara berturut-turut, Pemerintah Kota Sabang menegaskan bahwa keberhasilan tersebut tidak berdiri sendiri. Ia menjadi fondasi penting yang menopang berbagai agenda pembangunan di berbagai sektor strategis daerah.

Di tengah keterbatasan fiskal daerah dan dinamika kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, Pemerintah Kota Sabang terus berupaya menjaga agar roda pembangunan tetap bergerak secara seimbang. Prinsip utama yang dikedepankan adalah memastikan bahwa setiap capaian tata kelola keuangan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Salah satu sektor yang mulai menunjukkan penguatan signifikan adalah ekonomi kreatif. Pemerintah Kota Sabang mendorong agar potensi budaya lokal tidak hanya menjadi simbol identitas, tetapi juga menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat.

Upaya tersebut membuahkan hasil dengan diraihnya Penghargaan Serambi Ekraf Tahun 2025 pada kategori inovasi motif khas “Bungong Ue” dan “Geulumbang”. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa kreativitas masyarakat Sabang mampu bersaing dan diakui dalam ruang yang lebih luas.

Motif-motif khas tersebut tidak hanya hadir dalam bentuk karya seni, tetapi juga mulai dikembangkan dalam berbagai produk ekonomi kreatif yang memiliki nilai jual. Hal ini membuka peluang baru bagi pelaku UMKM lokal untuk memperluas pasar, baik di tingkat regional maupun nasional.

Dengan demikian, ekonomi kreatif tidak hanya menjadi pelengkap sektor pariwisata, tetapi telah menjadi bagian penting dalam struktur ekonomi masyarakat Sabang yang terus berkembang.

Foto | Wali Kota Sabang bersama Bupati Aceh Besar dan para tamu undangan lainnya dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025

Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai Pilar Kemandirian

Di sektor lain, Pemerintah Kota Sabang juga memberikan perhatian serius terhadap penguatan sektor pertanian sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan daerah dan nasional.

Pada tahun 2025, Kota Sabang mendapatkan dukungan dari Kementerian Pertanian berupa bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), seperti traktor roda empat dan pompa air. Bantuan ini menjadi dorongan penting bagi petani dalam meningkatkan efisiensi pengolahan lahan.

Wali Kota Sabang, Zulkifli H. Adam, menegaskan bahwa penguatan sektor pertanian merupakan bagian dari upaya membangun kemandirian ekonomi masyarakat.

“Penguatan sektor pertanian menjadi salah satu upaya yang terus kita dorong di Sabang. Dukungan alsintan sangat membantu masyarakat dalam mengolah lahan agar lebih efektif dan produktif,” ujarnya.

Selain padi gogo, Sabang memiliki beragam komoditas unggulan seperti cengkeh, salak, nilam, alpukat, kakao, kelapa, dan pinang. Komoditas ini tidak hanya menjadi sumber penghidupan masyarakat, tetapi juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai produk unggulan daerah.

Kakao, misalnya, telah berkembang tidak hanya sebagai komoditas pertanian, tetapi juga sebagai bagian dari industri pengolahan lokal melalui produk seperti Cokbang dan Cokinol, yang bahkan mulai diarahkan sebagai bagian dari wisata edukasi.

Sektor pariwisata tetap menjadi salah satu tulang punggung utama ekonomi Kota Sabang. Destinasi unggulan seperti Iboih, Pulau Rubiah, Kilometer Nol Indonesia, Danau Aneuk Laot, Gunung Api Jaboi, dan Air Terjun Pria Laot terus menjadi magnet wisatawan.

Namun lebih dari sekadar destinasi, pariwisata Sabang telah menjadi ekosistem ekonomi yang hidup. UMKM lokal tumbuh seiring meningkatnya kunjungan wisatawan, penginapan terus berkembang, rumah makan ramai, serta transportasi lokal bergerak aktif.

Ekonomi masyarakat pun ikut berdenyut mengikuti arus wisata yang stabil. Di banyak titik, wisata tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi sumber penghidupan utama masyarakat.

Salah satu capaian strategis yang turut memperkuat pembangunan Kota Sabang adalah keberhasilan dalam menarik program dan anggaran dari pemerintah pusat.

Dalam satu tahun terakhir, Pemerintah Kota Sabang berhasil memperoleh program pembangunan desa nelayan di tiga titik lokasi, yakni Gampong Jaboi, Gampong Keneukai, dan Gampong Batee Shoek. Program ini merupakan bagian dari alokasi nasional dengan nilai sekitar Rp30 miliar per desa nelayan di Aceh.

Keberhasilan mendapatkan tiga lokasi sekaligus menjadi capaian penting yang menunjukkan kuatnya komunikasi dan sinergi antara Pemerintah Kota Sabang dengan pemerintah pusat.

Selain itu, Kota Sabang juga memperoleh bantuan 100 unit rumah nelayan tipe 36 serta pembangunan infrastruktur jalan yang bersumber dari APBN. Program-program tersebut meskipun dikelola di tingkat pusat, namun dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat di daerah.

Foto | Sekdako Sabang bersama Kepala OPD Kota Sabang yang turut hadir mendampingi Wali Kota Sabang dan Ketua DPRK Sabang di Kantor BPK RI Perwakilan Aceh, Banda Aceh

Di balik berbagai capaian tersebut, terdapat kerja-kerja strategis yang tidak selalu terlihat di permukaan, yakni upaya memperkuat akses pembangunan melalui pemerintah pusat.

Wali Kota Sabang secara aktif membangun komunikasi dengan berbagai kementerian dan lembaga, serta menjalin jejaring dengan anggota DPR RI lintas partai politik. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa Sabang tetap mendapatkan perhatian dalam distribusi program dan anggaran nasional.

Di tengah keterbatasan fiskal daerah, strategi ini menjadi sangat penting agar pembangunan tidak terhenti dan tetap berjalan sesuai arah perencanaan.

“Hubungan dengan pemerintah pusat terus kita jaga dengan baik. Banyak program dan dukungan yang sangat membantu daerah dalam melanjutkan pembangunan,” ujar Wali Kota Sabang.

Memasuki tahun kedua kepemimpinan, Pemerintah Kota Sabang menegaskan bahwa seluruh capaian yang telah diraih akan menjadi fondasi untuk memperkuat arah pembangunan ke depan.

Fokus utama pembangunan tetap diarahkan pada lima sektor strategis, yakni:

Penguatan tata kelola keuangan dan birokrasi
Peningkatan layanan dasar masyarakat
Penguatan perlindungan sosial
Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif
Ketahanan pangan dan pertanian

Seluruh sektor tersebut dirancang untuk saling terhubung dalam satu ekosistem pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Capaian opini WTP ke-14 bagi Kota Sabang bukanlah titik akhir, melainkan fondasi penting dalam perjalanan panjang pembangunan daerah.

Di atas fondasi tata kelola yang kuat, Pemerintah Kota Sabang terus melangkah membangun sektor-sektor strategis yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat. Dari pendidikan, kesehatan, pariwisata, pertanian, hingga infrastruktur, seluruhnya diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan sinergi antara pemerintah daerah, DPRK, pemerintah pusat, serta partisipasi masyarakat, Kota Sabang menegaskan komitmennya untuk terus tumbuh sebagai daerah yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.[ADV]