Foto | Wali Kota Sabang, Zulkifli H. Adam bersama Wakil Wali Kota Sabang, Suradji Junus, didampingi Sekretaris Daerah Kota Sabang, Andri Nourman beserta para Asisten Sekda dan Kepala OPD terkait, menerima Exit Meeting Tim BPK RI Perwakilan Aceh di Ruang Pulau Klah, Kantor Wali Kota Sabang, Jumat (8/5).
Sabang.AGN - Wali Kota Sabang, Zulkifli H. Adam bersama Wakil Wali Kota Sabang, Suradji Junus menerima kunjungan Tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Aceh dalam agenda Exit Meeting pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kota Sabang.
Pertemuan berlangsung di Ruang Pulau Klah, Kantor Wali Kota Sabang, Jumat (8/5/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Sabang, Andri Nourman, para Asisten Sekda, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kota Sabang.
Exit Meeting merupakan bagian akhir dari rangkaian pemeriksaan yang dilakukan Tim BPK RI Perwakilan Aceh terhadap pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam pertemuan tersebut, tim pemeriksa menyampaikan hasil sementara pemeriksaan beserta sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.
Selain menyampaikan hasil evaluasi, Tim BPK juga memberikan beberapa rekomendasi guna mendukung peningkatan tata kelola keuangan daerah agar semakin tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Wali Kota Sabang, Zulkifli H. Adam, menyampaikan apresiasi atas masukan dan arahan yang diberikan oleh Tim BPK RI Perwakilan Aceh selama proses pemeriksaan berlangsung. Menurutnya, hasil evaluasi tersebut akan menjadi bahan penting bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem pengelolaan keuangan dan administrasi pemerintahan.
Ia menegaskan Pemerintah Kota Sabang berkomitmen menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang telah disampaikan demi meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan profesional.
Melalui kegiatan Exit Meeting tersebut, Pemerintah Kota Sabang berharap sinergi dan koordinasi dengan BPK RI terus terjalin dengan baik, sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan semakin efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.[RED]
0 Komentar