Foto | Wakil Wali Kota Sabang Suradji Junus bersama Kepala BKSDA Aceh dan perwakilan BPKS menandatangani Perjanjian Kerja Sama pengelolaan kawasan wisata Kilometer Nol di Aula Pulau Weh, Kantor Wali Kota Sabang.
Sabang.AGN – Upaya memperkuat posisi Tugu Kilometer Nol sebagai salah satu destinasi unggulan nasional terus dilakukan melalui sinergi berbagai pihak.
Pemerintah Kota Sabang, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) resmi menjalin kerja sama untuk mendukung pengelolaan kawasan yang lebih terpadu, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang berlangsung di Aula Pulau Weh, Kantor Wali Kota Sabang, Jumat (8/5/2026). Penandatanganan dilakukan oleh Kepala BKSDA Aceh Ujang Wisnu Barata, Wakil Wali Kota Sabang Suradji Junus, serta Deputi Komersial dan Investasi BPKS Teuku Ardiansyah sebagai bentuk kesepahaman bersama dalam pengelolaan kawasan wisata strategis tersebut.
Momen tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat penting, di antaranya Anggota Komisi IV DPR RI T.A. Khalid, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan Satyawan Pudyatmoko, Sekretaris Daerah Kota Sabang Andri Nourman, serta Kepala BPKS Iskandar Zulkarnain.
Wakil Wali Kota Sabang Suradji Junus menyampaikan bahwa pengembangan kawasan Kilometer Nol membutuhkan dukungan dan keterlibatan berbagai pihak. Menurutnya, kawasan yang menjadi simbol titik paling barat Indonesia tersebut memiliki nilai strategis, tidak hanya sebagai destinasi wisata, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata.
Ia menegaskan Pemerintah Kota Sabang berkomitmen mendukung berbagai program penataan dan pengembangan kawasan agar semakin representatif bagi wisatawan. Dengan pengelolaan yang lebih baik, kawasan Kilometer Nol diharapkan mampu memberikan pengalaman wisata yang nyaman sekaligus meningkatkan daya saing pariwisata Sabang di tingkat nasional.
Anggota Komisi IV DPR RI T.A. Khalid menilai kolaborasi antara pemerintah daerah, BKSDA dan BPKS merupakan langkah penting dalam memperkuat tata kelola kawasan wisata unggulan. Menurutnya, sinergi lintas lembaga menjadi faktor utama untuk memastikan setiap program pengembangan berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat maupun sektor pariwisata.
Sementara itu, Direktur Jenderal KSDAE Kementerian Kehutanan Satyawan Pudyatmoko menekankan bahwa pengembangan kawasan harus tetap memperhatikan prinsip konservasi.
Ia berharap kerja sama yang terbangun mampu menciptakan keseimbangan antara peningkatan kunjungan wisata, pertumbuhan ekonomi masyarakat, penguatan UMKM, serta pelestarian lingkungan.
Di sisi lain, Kepala BPKS Iskandar Zulkarnain menyebut kawasan Kilometer Nol telah masuk dalam prioritas pembangunan BPKS periode 2025–2029, sehingga kerja sama yang terjalin diharapkan menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan kawasan wisata ekologis yang berkelanjutan dan berdaya saing.[PIM]
0 Komentar