Tiket Online Ferry Dikeluhkan, PB-PAS Minta Evaluasi Sistem ASDP

Foto | Pengurus Besar Paguyuban Aneuk Sabang (PB PAS) Dr Mukhlis SH M.Hum/Ketua Umum PB PAS (tengah)

Sabang.AGN – Pengurus Besar Paguyuban Aneuk Sabang (PB-PAS) menyoroti ketidaknyamanan yang dialami penumpang pada rute penyeberangan Sabang–Banda Aceh, khususnya terkait sistem pelayanan tiket kapal ferry yang dikelola PT ASDP Indonesia Ferry.

Ketua Umum PB-PAS, Mukhlis, menyampaikan bahwa persoalan tersebut perlu segera mendapat perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. Ia menilai, jika kondisi ini dibiarkan berlarut, dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat, tetapi juga dapat menghambat sektor pariwisata Kota Sabang.

“Persoalan ketidaknyamanan penumpang ini tidak boleh berlarut-larut. Harus ada langkah konkret dan cepat karena ini berkaitan langsung dengan wajah pelayanan publik di daerah wisata seperti Sabang,” ujarnya.

Mukhlis didampingi oleh Agus Halim yang juga menjabat Divisi Hubungan Antar Lembaga PB-PAS. Ia menambahkan bahwa berbagai keluhan masyarakat terkait sistem tiketing, khususnya sejak diberlakukannya sistem pembelian tiket secara daring, belum sepenuhnya direspons dengan solusi di lapangan.

Sebagaimana diketahui, kebijakan digitalisasi tiket ferry yang mulai diterapkan sejak 1 April 2026 menuai beragam tanggapan. Sejumlah kalangan menilai sistem tersebut belum sepenuhnya selaras dengan kondisi sosial masyarakat, terutama bagi kelompok lanjut usia dan warga yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital maupun metode pembayaran non-tunai.

Akibatnya, tidak sedikit calon penumpang yang mengalami kesulitan bahkan gagal berangkat, meskipun telah berada di pelabuhan dan memiliki uang tunai. Situasi ini juga kerap memicu ketegangan, terutama saat terjadi ketidaksesuaian antara kapasitas kapal dengan akses pembelian tiket.

Agus Halim menegaskan bahwa pelayanan transportasi publik harus tetap menjunjung prinsip keadilan dan aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Transportasi publik itu bukan sekadar layanan bisnis, tetapi layanan dasar. Digitalisasi harus menjadi alat mempermudah, bukan justru membatasi. Jika masih ada masyarakat yang tidak terakomodir, maka sistem itu perlu dievaluasi,” tegasnya.

Ia juga menilai kebijakan yang diterapkan harus adaptif terhadap karakteristik wilayah kepulauan seperti Sabang.

“Kita tidak bisa menyamaratakan dengan daerah perkotaan besar. Sabang memiliki karakteristik tersendiri, sehingga opsi layanan manual atau kuota khusus tetap perlu disediakan agar tidak terjadi eksklusi,” lanjutnya.

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa persoalan ini tidak hanya berdampak secara teknis, tetapi juga menyangkut citra daerah di mata publik dan wisatawan.

“Ini soal kepercayaan publik dan citra pariwisata. Jika akses masuk ke Sabang saja sudah menyulitkan, maka kita sedang menciptakan hambatan sendiri bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.

PB-PAS menilai, kondisi tersebut juga berpotensi memengaruhi minat kunjungan wisatawan ke Sabang. Akses transportasi yang tidak ramah dinilai dapat menjadi faktor penghambat dalam upaya meningkatkan kunjungan wisata.

Untuk itu, PB-PAS mendorong agar segera dilakukan rapat koordinasi lintas sektor yang melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk operator kapal, otoritas pelabuhan, pemerintah daerah, hingga unsur legislatif.

Organisasi ini juga menyatakan kesiapan untuk terlibat aktif dalam proses tersebut, dengan menghadirkan dewan pakar yang terdiri dari berbagai kalangan profesional guna memberikan masukan konstruktif.

“Kami siap dilibatkan untuk memberikan saran demi terciptanya sistem pelayanan yang lebih baik, inklusif, dan berpihak kepada masyarakat,” tegas Mukhlis.

Sebelumnya, DPRK Sabang juga telah menyuarakan hal serupa dan berencana memanggil pihak ASDP serta otoritas pelabuhan guna mengevaluasi implementasi sistem tiket daring yang dinilai belum optimal.

Dengan adanya dorongan dari berbagai pihak, diharapkan perbaikan sistem pelayanan tiket ferry Sabang–Banda Aceh dapat segera dilakukan, sehingga mampu memberikan kenyamanan, kepastian, serta keadilan bagi seluruh pengguna jasa transportasi laut di wilayah tersebut.[RED]

0 Komentar