Foto | Ketua DPRK Sabang Magdalaina
KETUA DPRK Sabang Magdalaina mengatakan, insan pers atau jurnalis tidak boleh mengorbankan kepercayaan publik untuk kecepatan algoritma atau efisiensi teknologi di tengah banjir konten digital dan maraknya disinformasi.
Saat ini peran pers justru makin krusial sebagai penjaga
integritas informasi dan ruang publik sehat di tengah kompleksitas tantangan
baru dalam gelombang transformasi digital dan AI.
Kehadiran insan pers harus kredibel dan independen dalam menjalankan fungsi tugasnya menjadi pilihan dasar dalam kebutuhan demokrasi.
Terlebih diketahui sekarang kebijakan dan panduan telah dirumuskan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bersama Dewan Pers untuk merespons ancaman disinformasi disrupsi AI menjadi krisis kepercayaan dan masa depan para jurnalis.
Kebijakan tersebut berfokus pada perlindungan konten, etika AI dan keabsahan dalam membuat berita. Termasuk di dalamnya regulasi AI serta panduan etika dari Dewan Pers lewat Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang panduan penggunaan AI dalam karya jurnalistik.
Peraturan tersebut menyatakan AI tidak boleh menggantikan jurnalis manusia, melainkan sekadar alat bantu dengan jurnalis sebagai pengendali utama penjamin akurasi.
 |
| Foto | Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2026 digelar di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Senin (9/2), |
Sebagai upaya mengatasi ketimpangan ekosistem digital dan melindungi media lokal dari ancaman pengambilalihan konten oleh AI, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 (Publisher Rights) yang mewajibkan tanggung jawab platform digital atas konten jurnalistik.
“Dari beberapa berita yang saya baca, pemerintah sudah
membuat tata kelola AI harus berpusat
pada manusia.
Dari sinilah para insan pers harus tetap profesional dalam menjalan tugas profesinya di tengah gempuran AI untuk menjaga kepercayaan publik,” ujarnya.
Kecuali itu, guna memperkuat kolaborasi, ada beberapa arahan strategi diantaranya, mendorong sinergi jurnalisme berkualitas dan literasi keselamatan digital, penguatan pedoman redaksional internal untuk peliputan isu sensitif, serta membangun mekanisme kolaborasi cepat dan terukur antara media, platform digital, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menangani konten berbahaya.
Harapannya, jika kolaborasi ini terwujud maka, insan pers yang sehat dipastikan akan melahirkan publik yang cerdas, publik yang cerdas memperkuat ekonomi yang berdaulat, dan ekonomi yang berdaulat akan membuat bangsa makin kuat.
Senada dengan itu juga disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa jurnalisme tidak boleh kalah oleh algoritma dan kecerdasan buatan (AI).
Di tengah banjir informasi dan pesatnya perkembangan teknologi digital, pers harus tetap berdiri sebagai penjaga kebenaran, nurani publik, dan akal sehat bangsa.
Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang dibacakan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, pada puncak peringatan HPN di Provinsi Banten, Minggu 9 Februari 2026.
.jpeg) |
| Foto | Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar mewakili Presiden RI saat memberikan sambutan pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Provinsi Banten (9/2). |
“Jika dahulu wartawan disebut sebagai ratunya dunia, maka hari ini algoritma telah menduduki singgasananya. Namun, jurnalisme tidak boleh kalah oleh algoritma,” tegas Presiden dalam sambutannya.
Menurut Presiden, dunia saat ini bergerak sangat cepat dan dinavigasi oleh informasi, data, serta sistem kecerdasan artifisial. Dalam kondisi tersebut, batas antara fakta dan rekayasa semakin tipis dan hanya bisa dijaga melalui verifikasi dan etika jurnalistik.
Presiden menekankan bahwa jurnalisme memiliki dampak besar terhadap arah demokrasi dan peradaban. Oleh karena itu, kualitas media dan perspektif jurnalisme menjadi penentu baik buruknya kehidupan demokrasi di Indonesia.
Jurnalisme tidak pernah netral dalam dampaknya. Ia membentuk peradaban, membuka kabut kebingungan, dan menjadi motor perubahan.
Dalam sambutannya, Presiden juga mengingatkan bahaya jurnalisme yang hanya mengandalkan kecepatan dan teknologi tanpa sentuhan manusia. Tanpa empati, verifikasi, dan keberpihakan pada kebenaran, jurnalisme berisiko melahirkan disinformasi dan menjauh dari publiknya sendiri.
Di sinilah pentingnya pers yang berpusat pada manusia
(human-centered journalism). Presiden menegaskan bahwa rakyat tidak hanya
membutuhkan informasi yang cepat, tetapi juga informasi yang akurat, jujur,
berimbang dan membawa nilai kebaikan.
 |
| Foto | PWI Aceh-Sabang bersama Wali Kota Sabang Zulkifli H Adam menjadi peserta pada puncak peringatan HPN 2026 di Banten |
Indonesia sendiri saat ini tercatat sebagai pasar digital terbesar di Asia Tenggara, dengan lebih dari 229 juta penduduk atau sekitar 80 persen populasi telah terhubung ke internet. Rata-rata masyarakat mengakses media sosial hampir tiga jam setiap hari.
“Fakta ini menunjukkan bahwa masa depan ekonomi, stabilitas sosial, dan kohesi kebangsaan kita sangat dipengaruhi oleh kualitas informasi,” kata Presiden.
Karena itu, pemerintah berkomitmen mendukung terwujudnya pers yang sehat dan berkelanjutan, tidak hanya dari sisi kebebasan dan profesionalisme, tetapi juga keadilan ekonomi bagi industri media. Presiden menegaskan negara tidak akan membiarkan pers berjalan sendirian menghadapi disrupsi digital.
Mengutip tokoh pers dunia Joseph Pulitzer, Presiden mengingatkan bahwa republik dan media massa bisa bangkit dan jatuh bersama-sama. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, industri media dan masyarakat harus terus diperkuat.
Pada akhir sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh insan pers Indonesia, Dewan Pers, PWI, Pemerintah Provinsi Banten, serta seluruh pihak yang telah menyukseskan Hari Pers Nasional 2026.
“Selamat Hari Pers Nasional 2026. Hidup insan pers
Indonesia. Teruslah menjaga nurani kemanusiaan,” tutup Presiden.[ADV]
0 Komentar