Foto | Kondisi pasca banjir di seputar Aceh (News Replibika)
Sabang.AGN – Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana menilai penanganan banjir dan longsor yang melanda 18 kabupaten/kota di Aceh berlangsung lamban. Hingga hari ketujuh pascabencana, sejumlah titik dilaporkan masih minim bantuan, baik evakuasi maupun logistik, sehingga korban terus berjatuhan.
“Sampai hari ke-7 bencana banjir dan longsor di 18 kabupaten/kota di Aceh, beberapa titik masih sangat minim mendapatkan bantuan baik itu evakuasi maupun logistik dari pemerintah. Korban terus berjatuhan, meninggal dunia, hilang, dan kelaparan,” tulis pernyataan Koalisi, Rabu, 3 Desember 2025.
Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Koordinator MaTA Alfian; LBH Banda Aceh, Rahmad Maulidin; AJI Banda Aceh, Reza Munawir; Yayasan Keadilan dan Perdamaian Indonesia (YKPI), Syahrul; International Centre for Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS), Reza Idria; serta Azharul Husna dari KontraS.
Koalisi menilai bencana hidrometeorologi kali ini menyebabkan kerusakan masif, mulai dari hilangnya harta benda, rusaknya infrastruktur, hingga terganggunya mata pencaharian masyarakat. Kondisi tersebut membuat banyak warga kesulitan bertahan hidup.
Beberapa kepala daerah di Aceh juga dilaporkan kewalahan menghadapi dampak bencana. Akses jalan yang terputus, keterbatasan logistik, dan anggaran daerah yang tidak memadai membuat proses penanganan berjalan tidak optimal. Skala kerusakan yang terjadi hampir merata di setiap kecamatan pada daerah terdampak turut memperburuk keadaan.
Koalisi menyebut hingga hari ketujuh pascabanjir, masih banyak korban yang belum tertolong. Sejumlah warga hilang belum ditemukan, distribusi logistik tersendat, dan ketersediaan kebutuhan pokok di beberapa wilayah menipis sehingga menimbulkan kepanikan warga yang tidak terdampak langsung bencana.
Mereka juga mengkritik Pemerintah Pusat karena tidak menetapkan banjir Aceh sebagai Bencana Nasional. Menurut koalisi, keputusan ini menunjukkan kurangnya kepedulian terhadap penderitaan masyarakat Aceh.
Atas kondisi itu, Koalisi menegaskan Pemerintah Aceh harus segera hadir dan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada. Mereka mendesak Pemerintah Aceh melakukan refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) untuk penanganan bencana, termasuk mengalihkan anggaran yang dinilai tidak prioritas di tengah situasi darurat, seperti pengadaan mobil dinas kantor perwakilan Aceh di Jakarta sebesar Rp6,5 miliar serta pengadaan bibit pertanian sebesar Rp12 miliar.
Selain itu, Koalisi Masyarakat Sipil menyampaikan lima poin desakan, yakni:
-
Melakukan refocusing anggaran secara segera dalam APBA Perubahan 2025 maupun APBA 2026 untuk kebutuhan penanganan bencana.
-
Mengoptimalkan posko penanganan di titik-titik bencana agar respons berlangsung cepat dan tepat sasaran.
-
Memastikan distribusi bantuan tanpa hambatan birokrasi, transparan, serta mengutamakan kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas.
-
Melaksanakan operasi pasar secara berkala untuk memastikan suplai pangan, bahan bakar, air, listrik, dan jaringan telekomunikasi tersedia dengan harga stabil.
-
Memperkuat mitigasi bencana jangka panjang, termasuk rehabilitasi daerah aliran sungai, perlindungan hutan, penataan ruang berbasis risiko, serta implementasi adaptasi perubahan iklim.
Koalisi menegaskan pemerintah harus bertindak cepat mengatasi dampak banjir besar di Aceh agar korban yang belum tertangani dapat segera diselamatkan dan pemulihan dapat berjalan lebih efektif.[]
0 Komentar