MaTA Kritik Pembahasan KUA-PPAS 2026 yang Super Cepat: Berpotensi Hasilkan RAPBA Asal Jadi dan Jadi Bancakan Elit

 

Foto | Koordinator MaTA, Alfian

Banda Aceh.AGN – Masyarakat Transparansi Anggaran (MaTA) menilai proses penyerahan dan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran–Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Aceh Tahun 2026 antara Pemerintah Aceh dan DPRA yang berlangsung hanya dalam dua hari berpotensi menghasilkan RAPBA yang tidak berkualitas dan rawan menjadi “bancakan elit”.

Koordinator MaTA, Alfian, menyatakan bahwa pembahasan super cepat tersebut mengabaikan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta jaminan partisipasi publik dalam penyusunan dokumen anggaran daerah.

“Kalau dokumen sebesar KUA-PPAS diserahkan hari Rabu dan langsung dijadwalkan paripurna dua hari kemudian, itu jelas tidak normal,” kata Alfian dalam keterangan tertulis, Rabu (13/11/2025).

“Ini bukan dokumen yang bisa dibaca sekilas, apalagi dibahas serius dalam waktu dua hari. Apa mungkin dua hari selesai dibahas dan melahirkan RAPBA yang berkualitas?”

Menurutnya, secara lazim, penyerahan resmi KUA-PPAS dilakukan dalam rapat paripurna DPRA. Pemerintah Aceh juga biasanya memaparkan tema pembangunan tahun berikutnya, target pendapatan dan belanja, sasaran prioritas, serta isu strategis yang menjadi fokus anggaran.

Namun, proses 2026 dinilai janggal. MaTA menduga ada pembahasan informal yang dilakukan sebelumnya di luar mekanisme resmi sehingga mempercepat proses formal.

“Percepatan tidak salah, tapi jangan mengorbankan kualitas dan keterbukaan,” tegas Alfian. “Publik berhak tahu bagaimana arah kebijakan anggaran disusun dan sejauh mana kepentingan masyarakat diakomodir.”

Alfian mengingatkan bahwa KUA-PPAS adalah dokumen strategis yang menentukan arah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA). Karena itu, pembahasannya harus dilakukan secara mendalam oleh komisi-komisi dan Badan Anggaran DPRA, bukan sekadar formalitas.

MaTA mendesak Pemerintah Aceh dan DPRA untuk membuka dokumen KUA-PPAS 2026 kepada publik serta memberikan waktu pembahasan yang wajar dan substantif. Hal ini penting untuk menghindari kecurigaan bahwa anggaran 2026 telah dibajak oleh kepentingan politik tertentu dan merugikan Aceh.

“Jangan hanya mengejar ketepatan waktu pengesahan tapi mengabaikan kualitas anggaran. Kalau pembahasannya kejar tayang, APBA nanti hanya jadi angka-angka tanpa arah dan jelas merugikan rakyat Aceh,” tutup Alfian.

MaTA kembali menegaskan bahwa pembangunan Aceh menuju kesejahteraan adalah visi bersama, bukan menjadikan APBA sebagai bancakan elit.[]