Wakil Ketua DPRK Sabang Usulkan Status 'Nelayan Plus' bagi Pelaku Boat Wisata Iboih

 

Foto | Wakil Ketua II DPRK Sabang, Albina Arrahman, mengusulkan konsep "nelayan plus" sebagai salah satu alternatif penyelesaian persoalan akses BBM bagi pelaku wisata bahari Gampong Iboih.(dok.kreasi AI AGN)

Sabang.AGN – Kesulitan memperoleh bahan bakar minyak (BBM) untuk operasional boat wisata di Gampong Iboih, Kota Sabang, memunculkan usulan skema khusus bagi pelaku usaha wisata bahari. Wakil Ketua II DPRK Sabang, Albina Arrahman, menawarkan konsep pengelompokan sebagai "nelayan plus" guna membuka peluang penyelesaian kebutuhan BBM masyarakat melalui mekanisme yang sesuai regulasi.

Gagasan tersebut disampaikan Albina dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah Kota Sabang dan pihak terkait, Senin (16/11/2026). Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai, persoalan yang dihadapi masyarakat Iboih semakin kompleks karena keterbatasan akses BBM subsidi juga dibarengi sulitnya mendapatkan Pertamax sebagai bahan bakar nonsubsidi.

Menurut Albina, pemerintah perlu memprioritaskan kepastian pasokan Pertamax agar operasional wisata tidak terus menghadapi hambatan. Ia meminta Pertamina menjelaskan kapan bahan bakar tersebut dapat tersedia, termasuk kemungkinan pemenuhannya melalui jalur distribusi alternatif. "Pertama, teman-teman pelaku wisata di Iboih mau membeli Pertamax, tetapi minyaknya tidak ada. Bagaimana solusinya?" kata Albina dalam forum tersebut.

Selain memastikan distribusi BBM nonsubsidi, Albina mengusulkan agar pemerintah daerah mengkaji kemungkinan pengelompokan pelaku boat wisata melalui sektor kelautan dan perikanan. Konsep "nelayan plus" yang ditawarkannya dimaksudkan sebagai alternatif untuk memperjuangkan akses bahan bakar setelah mekanisme rekomendasi melalui Dinas Pariwisata menghadapi kendala ketentuan BPH Migas.

Meski demikian, anggota DPRK dari Daerah Pemilihan Sabang 2 tersebut memahami bahwa gagasan itu tidak dapat langsung diterapkan tanpa pembahasan dan persetujuan pihak berwenang. Pemerintah daerah bersama instansi teknis perlu memastikan apakah pengelompokan tersebut memiliki dasar hukum serta dapat dijalankan tanpa bertentangan dengan ketentuan pendistribusian BBM subsidi.

Albina juga menekankan pentingnya tanggung jawab bersama dalam menentukan kebijakan yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Baginya, keterbatasan pasokan tidak seharusnya membuat pelaku usaha kecil kehilangan kepastian menjalankan aktivitas ekonomi, terlebih wisata bahari merupakan salah satu sumber pendapatan warga di kawasan Iboih.

"Kalau Pertamax tidak ada, sedangkan pelaku wisata membutuhkan minyak untuk menjalankan usahanya, kita harus mencari jalan keluar. Jangan sampai mereka terus kesulitan mendapatkan BBM," ujarnya. Ia meminta persoalan tersebut tidak hanya dibahas dari sisi aturan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi yang dihadapi masyarakat dalam menjalankan usaha sehari-hari.

Melalui dua alternatif tersebut, Albina berharap pemerintah daerah, Pertamina, dan instansi terkait dapat merumuskan langkah penyelesaian yang realistis. Kepastian distribusi Pertamax serta kajian terhadap skema khusus BBM dinilai perlu ditindaklanjuti agar kegiatan wisata bahari di Iboih tetap berlangsung tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku.[ARD]

0 Komentar