Sabang.AGN – Aktivitas wisata bahari di kawasan Iboih, Kota Sabang, menghadapi persoalan serius menyusul belum jelasnya akses bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi bagi pemilik boat. Sedikitnya 260 armada wisata yang menjadi penunjang kegiatan pariwisata setempat terancam tidak dapat menjalankan operasional secara normal apabila persoalan tersebut terus berlarut.
Kondisi ini disampaikan Keuchik Gampong Iboih, Bukhari Ismail, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRK dan Pemerintah Kota Sabang di Ruang Gabungan Komisi DPRK Sabang, Senin (16/11/2026). Menurutnya, persoalan mendapatkan BBM telah berlangsung selama beberapa bulan tanpa adanya kepastian mekanisme yang dapat digunakan masyarakat.
Bukhari menjelaskan, kawasan Iboih memiliki sekitar 260 boat aktif yang melayani berbagai kebutuhan wisatawan. Sebagian armada menggunakan mesin berkekuatan 100 hingga 200 horsepower (HP), terutama untuk mendukung aktivitas penyelaman dan perjalanan wisata laut yang menjadi salah satu sumber penghasilan masyarakat setempat.
Selain kelompok boat tersebut, berdasarkan pendataan pemerintah gampong, terdapat sekitar 122 boat bermesin 40 hingga 50 HP serta sekitar 80 perahu kecil yang digunakan warga untuk berbagai aktivitas, termasuk menangkap ikan. Kebutuhan bahan bakar masing-masing armada berbeda, bergantung pada kapasitas mesin dan jenis kegiatan yang dijalankan.
“Masalah BBM ini sudah berbulan-bulan, tetapi sampai sekarang belum ada titik terang. Kami sangat mengharapkan hari ini bisa mendapatkan kesimpulan yang pasti,” kata Bukhari dalam pertemuan tersebut. Ia menilai kejelasan aturan penyaluran menjadi kebutuhan mendesak agar pelaku usaha tidak terus menghadapi ketidakpastian dalam menjalankan kegiatan sehari-hari.
Selain kendala BBM, pemerintah gampong juga menghadapi persoalan administrasi kapal. Bukhari memperkirakan baru sekitar 20 persen dari 260 boat di Iboih yang telah memiliki dokumen Pas Kecil. Menurutnya, pertumbuhan kegiatan wisata bahari dalam dua tahun terakhir menyebabkan sebagian pemilik armada belum menyelesaikan persyaratan administrasi tersebut.
Ia mempertanyakan hubungan antara kewajiban melengkapi dokumen kapal dan kepastian mendapatkan bahan bakar untuk kegiatan operasional. “Kalau pemerintah tidak bisa menjamin mereka mendapatkan BBM, buat apa mereka membuat Pas Kecil? Untuk apa gunanya?” ujarnya. Meski demikian, Bukhari menegaskan bahwa masyarakat pada prinsipnya bersedia memenuhi aturan yang diberlakukan pemerintah.
Melalui pertemuan dengan DPRK dan Pemerintah Kota Sabang, pemerintah Gampong Iboih berharap segera tersedia mekanisme yang jelas mengenai persyaratan serta jalur pembelian BBM nonsubsidi. Kepastian tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan usaha wisata bahari dan mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada aktivitas laut di kawasan Iboih. [DIKK]

0 Komentar