Persoalan BBM Wisata Bahari Iboih Masuk Pembahasan Pemko Sabang

Foto | Suasana rapat koordinasi Pemerintah Kota Sabang bersama Pertamina, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, DKP, dan KSOP Sabang dalam membahas tindak lanjut aspirasi masyarakat Iboih terkait kesulitan mendapatkan bahan bakar.(dok.AGN)

Sabang.AGN – Pemerintah Kota Sabang menggelar rapat koordinasi bersama DPRK, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pertamina, dan sejumlah instansi teknis untuk membahas tindak lanjut persoalan sulitnya memperoleh bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi bagi pelaku wisata bahari di Gampong Iboih.

Pertemuan yang berlangsung di Aula Pulau Rubiah, Lantai I Kantor Wali Kota Sabang, tersebut merupakan tindak lanjut Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRK Sabang bersama Keuchik dan tokoh masyarakat Gampong Iboih yang sebelumnya menyampaikan keluhan mengenai keterbatasan akses bahan bakar untuk operasional transportasi laut dan kegiatan pariwisata.

Rapat koordinasi ini melibatkan Wali Kota Sabang, Ketua dan Wakil Ketua DPRK Sabang, unsur Forkopimda, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah, para Asisten Sekda, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Kehadiran berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya mempertemukan pihak-pihak yang berkaitan dengan pengaturan, penyediaan, dan distribusi BBM di Kota Sabang.

Selain jajaran pemerintahan, pertemuan turut dihadiri Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Sabang, serta pihak Pertamina. Keterlibatan instansi tersebut diperlukan untuk membahas persoalan BBM berdasarkan tugas dan kewenangan masing-masing lembaga.

Kesulitan memperoleh BBM nonsubsidi menjadi persoalan bagi masyarakat Iboih yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas wisata bahari. Ketersediaan bahan bakar merupakan kebutuhan operasional boat yang melayani wisatawan, baik untuk kegiatan penyeberangan maupun pelayanan wisata laut di kawasan tersebut.

Sebelumnya, dalam RDP bersama DPRK Sabang pada Senin (16/11/2026), berbagai alternatif penyelesaian telah mengemuka, mulai dari kepastian pasokan BBM nonsubsidi, pendataan dan verifikasi armada, hingga usulan penataan jalur transportasi laut. Namun, setiap opsi masih memerlukan pembahasan lebih lanjut agar mekanisme yang ditempuh tidak bertentangan dengan ketentuan pendistribusian bahan bakar.

Melalui rapat koordinasi lintas instansi tersebut, berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat Iboih menjadi bahan pembahasan pemerintah daerah bersama lembaga terkait. Koordinasi ini penting mengingat penanganan kebutuhan BBM tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pasokan, tetapi juga kewenangan penerbitan rekomendasi dan status operasional armada transportasi wisata.

Rapat tersebut menjadi kelanjutan pembahasan persoalan BBM dari forum legislatif ke tingkat koordinasi pemerintah daerah. Masyarakat Iboih membutuhkan kepastian akses bahan bakar agar kegiatan wisata bahari tetap berjalan, terutama menjelang meningkatnya kunjungan wisatawan pada masa libur Natal dan Tahun Baru 2026/2027.[DIKK]

0 Komentar