
Foto | Plt Sekretaris Daerah Kota Sabang, Rinaldi Syahputra, menjelaskan hasil koordinasi mengenai kebijakan sementara penggunaan BBM bagi pelaku usaha wisata bahari.(dok.kreasi AI AGN)
Sabang.AGN – Pemerintah Kota Sabang mengambil langkah sementara untuk mengatasi kesulitan bahan bakar minyak (BBM) yang dihadapi pelaku usaha wisata bahari di kawasan Iboih. Melalui hasil rapat koordinasi, penggunaan BBM subsidi diperkenankan selama dua bulan sambil menunggu tersedianya pasokan BBM nonsubsidi di daerah tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kota Sabang, Rinaldi Syahputra, menjelaskan bahwa keputusan tersebut merupakan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat Gampong Iboih mengenai kendala pemenuhan bahan bakar untuk operasional perahu wisata.
"Kemarin setelah rapat itu disimpulkan bahwasannya untuk penanganan jangka pendek, untuk sementara diambil kebijakan bahwa dua bulan sampai dengan dua bulan ke depan diperkenankan menggunakan BBM subsidi," kata Rinaldi saat dikonfirmasi, Rabu (18/11/2026).
Menurutnya, persoalan muncul karena kegiatan usaha wisata bahari tidak diperkenankan menggunakan BBM subsidi berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, bahan bakar jenis nonsubsidi yang seharusnya digunakan untuk menunjang kegiatan usaha tersebut belum tersedia di Kota Sabang.
Rinaldi mengakui bahwa pelaksanaan kebijakan sementara ini masih memerlukan pengaturan teknis bersama pengelola SPBU. Salah satu kendala yang harus diselesaikan adalah mekanisme pembelian bahan bakar menggunakan sistem barcode, mengingat pelaku wisata belum memiliki akses yang sesuai dengan kebutuhan operasional mereka. "Penggunaan BBM subsidi itu kan dibatasi, nonsubsidi juga dibatasi dengan barcode. Sementara barcode untuk pelaku wisata kebetulan belum ada. Tekniknya nanti disesuaikan di lapangan," jelasnya.
Untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaannya, Pemko Sabang bersama pihak terkait akan menindaklanjuti penyusunan Surat Keputusan Bersama (SKB). Dokumen tersebut direncanakan menjadi landasan kebijakan sementara dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Di samping itu, tim teknis akan melakukan pendataan terhadap pelaku usaha wisata bahari sekaligus menghitung kebutuhan BBM nonsubsidi. Hasil pendataan nantinya digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan jumlah pasokan yang diperlukan. Rapat koordinasi juga membahas rencana penyediaan tangki pendam khusus BBM nonsubsidi di SPBU sebagai bagian dari penyelesaian jangka panjang.
Rinaldi berharap langkah sementara tersebut dapat membantu keberlangsungan operasional perahu wisata di Iboih tanpa harus menunggu seluruh proses penyediaan BBM nonsubsidi selesai. Pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk dalam pengaturan distribusi dan pengawasan, agar kebijakan yang ditempuh tetap berjalan sesuai ketentuan.[DIKK]
0 Komentar