Pembahasan APBK 2027 Dimulai, Wali Kota Sabang Tekankan Keseriusan Seluruh Kepala SKPK

Foto | Wali Kota Sabang, Zulkifli H. Adam, menyampaikan Rancangan Qanun APBK Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna Ke-2 DPRK Sabang, Selasa (17/11/2026).(dok.AGN)

Sabang.AGN – Pemerintah Kota Sabang memasuki tahapan pembahasan anggaran daerah tahun 2027 setelah Wali Kota Zulkifli H. Adam menyampaikan Rancangan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) kepada DPRK Sabang. Pemerintah berharap proses tersebut menghasilkan kesepakatan mengenai program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas daerah.

Penyampaian dokumen anggaran berlangsung dalam Rapat Paripurna Ke-2 Masa Sidang I Tahun Sidang 2026–2027 di Ruang Sidang Utama DPRK Sabang, Selasa (17/11/2026). Rapat tersebut dihadiri Ketua DPRK Sabang Magdalaina bersama unsur pimpinan dan anggota dewan, jajaran pejabat pemerintah daerah, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, serta sejumlah undangan lainnya.

Dalam pidato pengantarnya, Zulkifli menjelaskan bahwa rancangan anggaran tersebut telah melewati serangkaian proses perencanaan sebelum diajukan kepada legislatif. Tahapan itu mencakup pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang sebelumnya telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRK Sabang.

Menurutnya, pembahasan rancangan qanun merupakan tahapan penting untuk menyelaraskan kebutuhan pembangunan dengan arah kebijakan anggaran daerah. Karena itu, seluruh perangkat pemerintah diminta memberikan perhatian serius terhadap setiap agenda pembahasan agar program yang disusun dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai perencanaan.

"Harapan kami, seluruh kepala SKPK beserta jajarannya dan Tim Anggaran Pemerintah Kota Sabang dapat fokus mengikuti agenda pembahasan bersama DPRK sebagaimana yang telah ditetapkan, sehingga tercapai kesepahaman antara pihak eksekutif dan legislatif demi terlaksananya apa yang telah kita rencanakan bersama," kata Zulkifli.

Wali Kota juga menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah dan DPRK dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran. Keselarasan pandangan kedua lembaga dinilai diperlukan agar pembahasan tidak hanya berorientasi pada penyusunan dokumen keuangan, tetapi juga mempertimbangkan manfaat program bagi masyarakat Kota Sabang.

Sejumlah sasaran pembangunan yang menjadi perhatian pemerintah meliputi pemerataan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, serta perbaikan kualitas pelayanan publik. Arah kebijakan tersebut diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan alokasi anggaran dan pelaksanaan program pemerintah pada 2027.

Melalui penyampaian Rancangan Qanun APBK 2027 tersebut, Pemerintah Kota Sabang berharap pembahasan bersama DPRK dapat berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Kesepahaman antara eksekutif dan legislatif diharapkan menjadi landasan bagi penyusunan anggaran yang memperhatikan kebutuhan pembangunan sekaligus kepentingan masyarakat secara luas.[ARD]

0 Komentar