Foto | Gubernur Aceh Muzakir Manaf bersama Wakil Gubernur Fadhlullah menghadiri rapat koordinasi pembahasan Dana Otsus, Bendera Aceh, dan Lapangan Blang Padang di Jakarta, Senin (2/11/2026).(dok.Humas Pemerintah Aceh untuk AGN)
Jakarta.AGN – Pemerintah Aceh meminta pemerintah pusat memberikan kepastian penyelesaian tiga persoalan penting yang berkaitan dengan kekhususan daerah, yakni keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus), status Lapangan Blang Padang, dan Bendera Aceh.
Permintaan tersebut disampaikan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, dalam rapat koordinasi bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta, Senin (2/11/2026).
Dalam pertemuan yang turut dihadiri Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau Dek Fadh, Mualem menekankan pentingnya penyelesaian ketiga persoalan tersebut melalui komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh.
"Kami memohon agar pembahasan terkait Dana Otsus Aceh, persoalan tanah wakaf Blang Padang, maupun Bendera Aceh segera dituntaskan. Harapan kami, semua persoalan ini tidak terus berlarut-larut ke depannya," kata Mualem sebagaimana disampaikan Humas Pemerintah Aceh.
Rapat tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman, bersama Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Menteri Agama Nasaruddin Umar.
Menanggapi permintaan Pemerintah Aceh, Dudung menyatakan pemerintah pusat berkomitmen mengawal penyelesaian berbagai persoalan yang dibahas dalam pertemuan tersebut.
Terkait keberlanjutan Dana Otsus, pemerintah pusat memandang pembiayaan khusus tersebut tetap memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan Aceh. Sementara mengenai Lapangan Blang Padang, penyelesaian status tanah akan memperhatikan aspek hukum dan kekhususan daerah.
Adapun persoalan Bendera Aceh direncanakan dibahas lebih lanjut melalui dialog antara pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, dan pihak-pihak terkait untuk mencari penyelesaian yang dapat diterima bersama.
"Walaupun itu memerlukan waktu, kita akan mendorong supaya semua tuntas," ujar Dudung.
Pertemuan tersebut juga dihadiri Ketua DPRA Zulfadhli, Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan, Pangdam Iskandar Muda Brigjen TNI Mahesa Fitriadi, Pj Sekda Aceh Taufik, serta sejumlah pejabat dan unsur terkait lainnya.
Melalui pembahasan tersebut, Pemerintah Aceh berharap terdapat tindak lanjut yang memberikan kepastian terhadap pelaksanaan kekhususan daerah, sekaligus menjaga hubungan koordinasi antara pemerintah pusat dan Aceh.[CSA]
0 Komentar