Foto | Penjabat Sekda Aceh, Taufik, menerima audiensi Ketua Komnas HAM RI, Anis Hidayah, di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh.(dok.Humas Pemerintah Aceh untuk AGN)
Banda Aceh.AGN – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI meminta Pemerintah Aceh mengambil peran lebih nyata dalam memastikan penyelesaian kasus bentrokan antara warga dan aparat militer di Desa Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, yang terjadi pada 4 November 2026.
Permintaan tersebut disampaikan Ketua Komnas HAM RI, Anis Hidayah, dalam pertemuan bersama jajaran Pemerintah Aceh di Kantor Gubernur Aceh, Senin (9/11/2026). Pertemuan itu membahas penanganan insiden yang mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka, termasuk langkah hukum serta perlindungan terhadap masyarakat terdampak.
Anis menilai peristiwa di Pidie perlu ditangani secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai persoalan yang melatarbelakanginya. Menurutnya, terdapat aspek sosial, hukum, dan politik yang tidak dapat dipisahkan dari kejadian tersebut.
Dalam pembahasan itu, Komnas HAM menekankan dua persoalan penting yang memerlukan perhatian Pemerintah Aceh, yakni kejelasan status hukum bendera Aceh serta pelaksanaan investigasi terhadap bentrokan warga dan aparat. Kedua persoalan tersebut dinilai berkaitan dengan upaya menghadirkan penyelesaian yang adil.
Selain proses penyelidikan, Anis mengingatkan pentingnya memastikan pemulihan hak para korban. Pemerintah diharapkan memiliki sikap yang tegas dan terukur agar keluarga korban memperoleh kepastian mengenai penanganan peristiwa tersebut.
“Posisi Pemerintah Aceh harus jelas agar masyarakat merasa terwakili. Ini yang ditunggu masyarakat, khususnya keluarga korban yang meminta penyelesaian secara hukum,” ujar Anis.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, menyatakan Pemerintah Aceh menerima berbagai pandangan dan rekomendasi yang disampaikan Komnas HAM. Pihaknya akan mengikuti perkembangan penanganan kasus tersebut serta meneruskan hasil pembahasan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh sebagai bahan pertimbangan langkah selanjutnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Aceh, Syakir, Kepala Biro Hukum Amrizal J Prang, Kepala Kesbangpol Aceh Munawar, serta sejumlah pejabat terkait. Dari Komnas HAM hadir Anis Hidayah bersama jajaran perwakilan Komnas HAM Aceh. [CSA]
0 Komentar