Ketua Komisi II DPRK Sabang Usulkan Skema BBM Sementara

Foto | Ketua Komisi II DPRK Sabang, Abdul Muthalib Rahman, meminta Pemerintah Kota Sabang segera menyiapkan solusi sementara atas kesulitan BBM yang dialami pelaku wisata bahari menjelang libur Natal dan Tahun Baru.(dok.kreasi AI AGN)

Sabang.AGN – Menjelang musim libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027, Pemerintah Kota Sabang diminta segera menyiapkan langkah sementara untuk mengatasi kesulitan bahan bakar minyak (BBM) yang dialami pelaku wisata bahari di Gampong Iboih. Kepastian pasokan dinilai mendesak agar kegiatan usaha masyarakat tidak menghadapi hambatan ketika memasuki periode liburan akhir tahun.

Ketua Komisi II DPRK Sabang, Abdul Muthalib Rahman, menilai penyelesaian persoalan tersebut perlu dilakukan melalui dua pendekatan, yakni penanganan kebutuhan mendesak dan pembahasan kebijakan jangka panjang. Sebab, sejumlah alternatif yang mengemuka masih membutuhkan kajian serta koordinasi dengan instansi berwenang sebelum dapat diterapkan.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRK Sabang dan Pemerintah Kota Sabang, Senin (16/11/2026), politisi Partai Aceh itu mempertanyakan langkah yang bisa segera dilaksanakan pemerintah dalam waktu sekitar satu bulan. "Apa yang bisa kita laksanakan dalam satu bulan ini? Supaya ketika masuk bulan 12 dan periode Nataru, masyarakat dan pelaku wisata di Iboih bisa mendapatkan BBM dengan baik," kata Abdul Muthalib.

Sebagai bahan pertimbangan, anggota DPRK dari Daerah Pemilihan Sabang 2 tersebut mengemukakan mekanisme pembelian BBM yang berlaku bagi kendaraan dinas. Dalam pembahasan itu, ia menyebut adanya alokasi pembelian Pertalite senilai Rp100 ribu per hari bagi kendaraan dinas, yang menurutnya dapat dijadikan contoh untuk mengkaji kemungkinan pengaturan sementara bagi pelaku wisata.

Meski demikian, usulan tersebut masih memerlukan penelaahan lebih lanjut karena penggunaan BBM subsidi diatur berdasarkan kategori konsumen dan ketentuan pendistribusian. Abdul Muthalib menginginkan pemerintah mencari mekanisme yang memungkinkan kebutuhan bahan bakar masyarakat tetap terpenuhi tanpa harus menunggu seluruh proses penyelesaian jangka panjang selesai.

Ia juga meminta Asisten III Bidang Administrasi Umum Pemerintah Kota Sabang menyampaikan gagasan tersebut kepada Wali Kota Sabang. Menurutnya, pembahasan pada tingkat pemerintah daerah perlu segera dilakukan agar tersedia alternatif penanganan sebelum aktivitas wisata memasuki masa libur akhir tahun.

Abdul Muthalib mengingatkan bahwa upaya penyelesaian melalui koordinasi dengan BPH Migas maupun penyesuaian mekanisme administrasi berpotensi membutuhkan waktu. Sementara itu, pemilik boat wisata di Iboih tetap memerlukan bahan bakar untuk melayani wisatawan dan mempertahankan penghasilan dari usaha yang dijalankan sehari-hari.

Karena itu, ia berharap pemerintah daerah memberikan perhatian pada kebutuhan mendesak masyarakat sekaligus melanjutkan pembahasan penyelesaian secara menyeluruh. Bagi Abdul Muthalib, tersedianya langkah sementara sebelum Desember menjadi penting agar persoalan BBM tidak semakin menghambat pelayanan wisata bahari di Iboih saat momentum libur Nataru.[DIKK]

0 Komentar