Foto | Ketua DPRK Sabang, Magdalaina, bersama Wakil Ketua I DPRK Sabang, Albina Arrahman, S.T., M.T., menghadiri RDPU Rancangan Qanun Aceh tentang PPNS di Gedung DPRA, Senin (9/11/2026).(dok.Irzam untuk AGN)
Banda Aceh.AGN – Ketua DPRK Sabang, Magdalaina, bersama Wakil Ketua I DPRK Sabang, Albina Arrahman, S.T., M.T., menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Rancangan Qanun Aceh Tahun 2026 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berlangsung di Gedung DPRA, Banda Aceh, Senin (9/11/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Badan Legislasi (Banleg) bersama Komisi I DPRA tersebut menjadi bagian dari proses penyusunan regulasi baru mengenai kedudukan, kewenangan, dan mekanisme kerja PPNS di Aceh. Rancangan qanun ini dipersiapkan sebagai pengganti Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2012 yang dinilai membutuhkan penyesuaian terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan.
Kehadiran pimpinan DPRK Sabang dalam forum tersebut menjadi bagian dari keterlibatan lembaga legislatif kabupaten/kota dalam proses pembahasan kebijakan di tingkat provinsi. Terlebih, ketentuan yang sedang dirancang nantinya berkaitan dengan pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran qanun di daerah.
Ketua Banleg DPRA, Irfansyah, dalam sambutannya menjelaskan bahwa RDPU merupakan tahapan untuk menghimpun pandangan, saran, dan masukan dari berbagai unsur sebelum rancangan qanun memasuki pembahasan lebih lanjut. Pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan tersebut mengacu pada Pasal 22 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.
Salah satu materi penting dalam rancangan qanun tersebut adalah penataan kelembagaan PPNS melalui pembentukan sekretariat yang berfungsi mendukung koordinasi, administrasi, serta pendataan penyidik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pengaturan juga mencakup mekanisme pengangkatan, pemberhentian, mutasi, serta peningkatan kompetensi aparatur penyidik.
Selain aspek kelembagaan, rancangan aturan ini memberikan perhatian terhadap penguatan kemampuan PPNS dalam menangani pelanggaran qanun, termasuk ketentuan yang berkaitan dengan kekhususan Aceh dan Hukum Jinayat. Dalam menjalankan kewenangannya, PPNS tetap memerlukan koordinasi dengan penyidik kepolisian serta aparat penuntutan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Pembahasan turut mencakup perlindungan hukum bagi PPNS, hak dan kewajiban penyidik, tunjangan risiko, hingga dukungan pembiayaan operasional melalui APBA dan APBK. Ketentuan pengawasan juga menjadi perhatian untuk memastikan pelaksanaan penyidikan berlangsung secara profesional, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan.
RDPU tersebut diikuti sejumlah unsur pemerintahan dan lembaga penegak hukum, termasuk perwakilan Pemerintah Aceh, pimpinan DPRK se-Aceh, Polda Aceh, Kejaksaan Tinggi Aceh, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh, serta Satpol PP dan Wilayatul Hisbah. Seluruh masukan yang dihimpun akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan qanun sebelum memasuki tahapan pembahasan dan pengambilan keputusan di DPRA.[CSA]
0 Komentar