 |
| Foto | Empat jenderal polisi dalam kasus penyadapan Presiden: Jenderal Listyo Sigit, Irjen Slamet Uliandi, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi Santoso.(Repro Kompas.com) |
Jakarta.AGN – Penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto memasuki perkembangan baru. Di tengah proses penyidikan yang terus berjalan, Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta Nasution, sementara enam saksi dalam perkara tersebut mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Keputusan pemecatan Ahrie ditetapkan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri pada Selasa (10/11/2026). Dalam persidangan itu, Ahrie dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik terkait dugaan penyadapan tanpa prosedur terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pihak lainnya.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan, majelis KKEP menjatuhkan dua jenis sanksi kepada Ahrie. Selain dinyatakan melakukan perbuatan tercela, mantan pejabat Polri tersebut juga dikenai sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota kepolisian.
Pelanggaran itu berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan ketika Ahrie bertugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring Center Robinopsnal Bareskrim Polri. Ia diduga menggunakan akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan tanpa mengikuti prosedur yang berlaku.
Meski menerima putusan pemecatan, Ahrie menggunakan haknya untuk mengajukan banding. Johnny Isir menyampaikan bahwa permohonan tersebut selanjutnya akan diperiksa oleh majelis di tingkat banding. Dengan demikian, proses etik terhadap Ahrie masih berlanjut melalui mekanisme yang tersedia di lingkungan Polri.
Sementara itu, perkembangan lain muncul dari upaya perlindungan terhadap saksi. Ketua LPSK Achmadi mengatakan, enam orang saksi dalam perkara dugaan penyadapan tersebut telah mengajukan permohonan perlindungan. Permohonan itu masih dalam tahap penelaahan sejak 6 November 2026, disertai koordinasi antara LPSK dan penyidik Bareskrim Polri.
Achmadi menjelaskan, penelaahan dilakukan dengan mempertimbangkan pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi, serta kondisi khusus dan kerentanan masing-masing saksi. LPSK juga akan menilai bentuk perlindungan yang diperlukan sebelum mengambil keputusan atas permohonan tersebut.
Ia menegaskan, perlindungan saksi diperlukan untuk menjamin keamanan mereka selama proses hukum berlangsung. LPSK juga membuka kemungkinan menerima permohonan perlindungan dari saksi lain apabila perkembangan penyidikan membutuhkan hal tersebut. Identitas keenam saksi belum diungkapkan kepada publik.
Dalam perkara ini, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Penyidik menduga penyadapan tanpa prosedur tersebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Sasaran penyadapan tidak hanya Presiden Prabowo, tetapi juga diduga mencakup pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi masyarakat, aktivis lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha.
Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan data hasil penyadapan pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak. Perkara pidana tersebut tetap berjalan melalui proses penyidikan tersendiri, terpisah dari sidang kode etik yang telah menjatuhkan sanksi terhadap Ahrie Sonta.
Perkembangan pemecatan Ahrie dan pengajuan perlindungan enam saksi menjadi dua bagian penting dalam pengusutan perkara ini. Proses banding etik, penelaahan LPSK, serta penyidikan pidana masih menjadi tahapan yang perlu diikuti untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan penyadapan tersebut.[DIKK]
Dilansir dari laman : KOMPAS.COM
0 Komentar