Foto | Ilustrasi aktivitas perdagangan bahan kebutuhan pokok di pasar tradisional. Kenaikan harga beras dan sejumlah komoditas menjadi penyumbang inflasi Aceh pada Oktober 2026.(dok.kreasi AI AGN)
Banda Aceh.AGN – Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok, terutama beras, menjadi salah satu penyebab tingginya inflasi tahunan di Provinsi Aceh pada Oktober 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Aceh mencapai 5,05 persen, tertinggi di Pulau Sumatera.
Angka tersebut meningkat dibandingkan September 2026 yang tercatat sebesar 5,03 persen. Secara nasional, Aceh berada pada urutan kesembilan dari 38 provinsi berdasarkan tingkat inflasi tahunan.
Kepala BPS Aceh, Agus Andria, menjelaskan bahwa kenaikan harga sejumlah barang dan jasa menjadi faktor utama inflasi. Komoditas yang memberikan kontribusi antara lain beras, nasi dengan lauk, bensin, tomat, dan daging ayam ras.
"Pada Oktober 2026, inflasi tahunan terutama didorong oleh komoditas beras, nasi dengan lauk, bensin, tomat, dan daging ayam ras," kata Agus dalam penyampaian data inflasi, Senin (2/11/2026).
Berdasarkan kelompok pengeluaran, makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 5,34 persen dengan andil 2,04 poin persentase terhadap inflasi tahunan Aceh. Kondisi tersebut memperlihatkan besarnya pengaruh perubahan harga kebutuhan konsumsi masyarakat.
Selain bahan pangan, kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran mencatat inflasi tahunan sekitar 13 persen. Sementara kelompok transportasi mengalami inflasi 5,73 persen dan kelompok perumahan, air, listrik, serta bahan bakar rumah tangga sebesar 3,25 persen.
Dari sisi wilayah, Kabupaten Aceh Tengah mencatat inflasi tahunan tertinggi di Aceh sebesar 7,11 persen. Disusul Aceh Tamiang 5,68 persen, Banda Aceh 4,34 persen, Lhokseumawe 4,14 persen, dan Meulaboh 3,54 persen.
Meski inflasi tahunan tergolong tinggi, kenaikan harga secara bulanan pada Oktober 2026 tercatat sebesar 0,13 persen dibandingkan September. Angka tersebut menempatkan Aceh sebagai provinsi dengan inflasi bulanan terendah kedua di Sumatera setelah Kepulauan Bangka Belitung.
Agus menjelaskan, pengendalian inflasi memerlukan perhatian terhadap ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi barang, khususnya komoditas pangan yang memberikan kontribusi besar terhadap kenaikan harga.
Koordinasi pemerintah daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Bulog, distributor, dan pelaku usaha menjadi bagian penting untuk mengantisipasi gangguan pasokan serta menjaga keterjangkauan harga.
Tingginya inflasi tahunan Aceh menjadi perhatian karena kenaikan harga kebutuhan pokok berpotensi menambah beban pengeluaran rumah tangga. Pemantauan harga dan ketersediaan barang secara berkala diperlukan agar tekanan inflasi dapat dikendalikan dan daya beli masyarakat tetap terjaga.[CSA]
0 Komentar