DPRK Sabang Minta Seluruh Boat Wisata Iboih Didata, Jadi Dasar Penyelesaian Persoalan BBM

 

Foto | Muhammad Ridwan menyampaikan pandangannya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama DPRK dan Pemerintah Kota Sabang, Senin (16/11/2026), terkait pentingnya verifikasi kapal sebelum pengajuan rekomendasi BBM.(dok.kreasi AI AGN)

Sabang.AGN – Komisi IV DPRK Sabang mengusulkan inventarisasi menyeluruh terhadap armada boat wisata yang beroperasi di Gampong Iboih, Kota Sabang. Langkah tersebut dinilai perlu dilakukan untuk memastikan jumlah kapal, karakteristik operasional, dan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) sebelum pemerintah daerah menentukan mekanisme penyelesaian persoalan yang dihadapi pelaku wisata bahari.

Ketua Komisi IV DPRK Sabang, Muhammad Ridwan, menyampaikan bahwa pendataan harus menjadi tahapan awal dalam merumuskan kebijakan terkait akses BBM. Menurutnya, pemerintah perlu memiliki informasi yang akurat mengenai kapasitas mesin, jenis pelayanan, serta aktivitas setiap kapal agar penanganannya tidak dilakukan secara umum tanpa mempertimbangkan perbedaan fungsi armada.

Pandangan tersebut disampaikan Ridwan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRK Sabang dan Pemerintah Kota Sabang, Senin (16/11/2026). Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai verifikasi diperlukan untuk memisahkan armada yang menjalankan layanan angkutan penumpang dengan boat yang secara khusus digunakan dalam kegiatan pariwisata.

"Jadi kita harus tahu dulu kapal-kapal mana saja yang bertugas atau melakukan penyeberangan. Dari situ nantinya menjadi dasar untuk pengajuan rekomendasi melalui Dinas Perhubungan," jelas Ridwan.

Menurutnya, hasil inventarisasi tidak cukup hanya mencatat keberadaan kapal, tetapi juga harus dilengkapi pemeriksaan dokumen dan status penggunaannya. Informasi tersebut diperlukan untuk menentukan apakah suatu armada memenuhi persyaratan pengajuan rekomendasi BBM berdasarkan ketentuan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Ridwan berpandangan bahwa kejelasan data akan mempermudah koordinasi antara pemerintah daerah, Dinas Perhubungan, dan instansi terkait dalam membahas kebutuhan bahan bakar masyarakat Iboih. Dengan mengetahui fungsi serta aktivitas masing-masing kapal, pemerintah dapat mengidentifikasi jalur administrasi yang memungkinkan untuk ditempuh tanpa mengabaikan aturan pendistribusian BBM.

Selain memberikan gambaran mengenai kebutuhan operasional, pendataan juga diharapkan menjadi acuan dalam membedakan penanganan setiap kelompok armada. Sebab, tidak seluruh boat memiliki fungsi pelayanan yang sama sehingga mekanisme rekomendasi maupun persyaratan yang harus dipenuhi perlu disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Ridwan berharap usulan inventarisasi dan verifikasi segera mendapat tindak lanjut dari pemerintah daerah. Ia menilai kepastian data merupakan langkah penting untuk mempercepat pembahasan solusi kebutuhan BBM, sekaligus menjaga kelangsungan usaha transportasi wisata bahari yang menjadi salah satu sumber penghasilan masyarakat Gampong Iboih.[ARD]

0 Komentar