Sabang.AGN – Persoalan sulitnya memperoleh bahan bakar minyak (BBM) untuk operasional boat wisata di Gampong Iboih mendapat perhatian serius DPRK Sabang. Ketua Komisi I DPRK Sabang, Muhammad Nasir, meminta pemerintah daerah tidak berhenti pada penjelasan aturan, melainkan mengambil langkah nyata untuk menjamin keberlangsungan usaha masyarakat yang bergantung pada sektor wisata bahari.
Desakan tersebut disampaikan Nasir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Keuchik dan tokoh masyarakat Gampong Iboih serta jajaran Pemerintah Kota Sabang, Senin (16/11/2026). Dalam forum itu, ia secara khusus meminta Dinas Perhubungan tidak mengabaikan kesulitan yang dihadapi pelaku usaha kecil akibat terbatasnya akses bahan bakar untuk kegiatan wisata.
"Jangan hanya menjawab dengan aturan-aturan, tapi solusinya bagaimana? Ini yang harus dijelaskan. Solusinya bagaimana mereka mendapatkan BBM," tegas Nasir.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak dapat dipandang semata-mata sebagai urusan administrasi dan perizinan. Di kawasan Iboih, sebagian pemilik boat merupakan masyarakat yang menjalankan usaha dalam skala terbatas. Ketidakpastian memperoleh BBM berpotensi memengaruhi aktivitas pelayanan wisata sekaligus pendapatan keluarga yang menggantungkan kehidupan dari sektor tersebut.
Dalam pembahasan itu, Nasir mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, khususnya ketentuan mengenai transportasi air bermotor tempel yang diusahakan warga negara Indonesia maupun badan hukum Indonesia. Ia menilai ruang pengaturan mengenai verifikasi dan rekomendasi pemerintah daerah perlu dipelajari secara menyeluruh, termasuk kaitannya dengan Peraturan BPH Migas Nomor 4 Tahun 2025 yang mengecualikan transportasi air bermotor tempel untuk kegiatan pariwisata dari penerima rekomendasi BBM Khusus Penugasan.
Perbedaan ketentuan tersebut, menurut Nasir, semestinya menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi dengan instansi terkait, bukan membiarkan masyarakat menghadapi persoalan secara mandiri. Ia meminta pemerintah mencari mekanisme yang sah dan dapat diterapkan, sekaligus memastikan kebijakan yang diambil tidak hanya menguntungkan pelaku usaha bermodal besar. "Aturan seharusnya dibuat untuk mengatur. Bagaimana solusi ini jangan sampai hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang memang memiliki usaha besar," ujarnya.
Nasir juga mengusulkan agar pemerintah mengupayakan jaminan ketersediaan Pertamax sebagai pilihan apabila penggunaan BBM subsidi tidak memungkinkan berdasarkan regulasi. Menurutnya, kepastian pasokan bahan bakar menjadi kebutuhan mendesak agar kegiatan wisata bahari tetap berjalan. "Pasang badan semua untuk masyarakat. Jangan sampai aturan yang dibuat justru menyulitkan masyarakat. Seharusnya aturan itu dibuat untuk mengatur dan memberikan solusi," tegasnya.
Ia berharap hasil RDP tidak berhenti sebagai pembahasan antarlembaga, tetapi berlanjut pada langkah penyelesaian yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Iboih. Nasir menekankan bahwa persoalan BBM boat wisata berkaitan erat dengan keberlangsungan ekonomi lokal sehingga membutuhkan perhatian bersama dari pemerintah daerah dan instansi yang memiliki kewenangan dalam pengaturan maupun distribusi bahan bakar.[DIKK]

0 Komentar