Sabang.AGN – Polemik kewenangan penerbitan rekomendasi bahan bakar minyak (BBM) bagi pelaku wisata bahari di Gampong Iboih, Kota Sabang, masih memerlukan kejelasan antarlembaga. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Sabang berpandangan bahwa kebutuhan BBM untuk boat wisata lebih sesuai ditangani melalui sektor perhubungan karena kegiatan operasionalnya berkaitan dengan angkutan penumpang, bukan penangkapan ikan.
Kepala DKP Kota Sabang, Zulfan, S.Pi., menyampaikan pandangan tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRK Sabang dan Pemerintah Kota Sabang, Senin (16/11/2026). Menurutnya, penetapan organisasi perangkat daerah (OPD) yang berwenang menerbitkan rekomendasi harus mempertimbangkan jenis kegiatan usaha serta ketentuan yang ditetapkan BPH Migas.
Zulfan menjelaskan, persoalan pembagian kewenangan ini sebenarnya bukan pembahasan baru. Sebelum diberlakukannya Peraturan BPH Migas Nomor 4 Tahun 2025, mekanisme rekomendasi BBM masih mengacu pada Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2020. Dalam sejumlah pertemuan di tingkat Provinsi Aceh, penentuan instansi yang menangani rekomendasi bagi pengguna transportasi air juga pernah menjadi materi pembahasan.
Perbedaan fungsi kapal menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan jalur pengajuan rekomendasi. Zulfan menilai boat wisata di Iboih memiliki karakteristik sebagai sarana transportasi laut untuk melayani wisatawan, sedangkan kewenangan sektor perikanan berkaitan dengan aktivitas masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. "Kalau saya lebih ke perhubungan. Karena ini transportasi laut yang mengangkut penumpang, bukan untuk kegiatan menangkap ikan," ujar Zulfan.
Ia juga mengingatkan bahwa rekomendasi BBM melalui sektor perikanan tidak dapat diberikan hanya berdasarkan kepemilikan kartu nelayan. Setiap pemohon wajib memenuhi persyaratan administrasi, termasuk dokumen kapal yang sesuai dengan ketentuan. Kelengkapan tersebut menjadi dasar bagi dinas dalam menentukan apakah rekomendasi dapat diterbitkan.
"Jangan nanti setelah surat dikeluarkan, persyaratannya tidak lengkap. Seperti kami nelayan, kartu nelayan ada, kapalnya ada, tetapi surat kapal tidak ada. Belum bisa juga saya keluarkan rekomendasi untuk yang seperti itu," jelasnya. Karena itu, Zulfan meminta agar persoalan administrasi tidak diabaikan dalam upaya mencari penyelesaian kebutuhan BBM masyarakat Iboih.
Sebagai langkah lanjutan, DKP Sabang menyarankan pemerintah daerah melakukan konsultasi dengan BPH Migas di Banda Aceh bersama Dinas Perhubungan dan Pertamina. Pertemuan lintas instansi tersebut dinilai penting untuk memperoleh penjelasan mengenai pembagian kewenangan, mekanisme penerbitan rekomendasi, serta kemungkinan penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan distribusi BBM.
Zulfan berharap koordinasi tersebut dapat menghasilkan kepastian bagi pemerintah daerah maupun masyarakat yang menjalankan usaha wisata bahari. Dengan adanya penjelasan resmi dari instansi berwenang, persoalan kebutuhan bahan bakar boat wisata di Iboih diharapkan dapat ditangani melalui prosedur yang tepat tanpa menimbulkan kendala administrasi baru.[DIKK]

0 Komentar