Dispar Sabang Ungkap Hasil Konsultasi BPH Migas, Kewenangan BBM Kapal Wisata Jadi Pembahasan

Foto | Kepala Dinas Pariwisata Kota Sabang, Harry Susethia, menyampaikan hasil konsultasi dengan BPH Migas terkait ketentuan pembelian BBM subsidi bagi pelaku usaha pariwisata.(dok.AGN)
Sabang.AGN – Upaya mencari kepastian akses bahan bakar minyak (BBM) bagi pelaku wisata bahari di Kota Sabang menemui ketentuan yang membatasi penggunaan BBM bersubsidi. Berdasarkan hasil konsultasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), kegiatan usaha pariwisata tidak termasuk kelompok yang berhak memperoleh surat rekomendasi pembelian BBM subsidi.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Sabang, Harry Susethia, mengungkapkan hal tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRK Sabang, Senin (16/11/2026). Ia menjelaskan, konsultasi dengan BPH Migas dilakukan untuk memastikan ketentuan yang berlaku, terutama berkaitan dengan kebutuhan bahan bakar bagi usaha wisata bahari.

Menurut Harry, penjelasan dari BPH Migas memberikan kepastian mengenai batasan penerbitan surat rekomendasi. Dengan ketentuan tersebut, Dinas Pariwisata tidak dapat mengeluarkan rekomendasi pembelian BBM subsidi untuk kegiatan usaha yang masuk kategori pariwisata.

"Untuk usaha pariwisata tidak boleh mendapatkan surat rekomendasi untuk membeli BBM subsidi," kata Harry saat memaparkan hasil konsultasi dalam forum tersebut.

Pembahasan dengan BPH Migas tidak hanya menyangkut status usaha pariwisata sebagai pengguna BBM, tetapi juga mencakup ketentuan bagi angkutan perairan yang menggunakan mesin motor tempel. Persoalan ini menjadi bagian penting dalam upaya memperjelas mekanisme penyediaan bahan bakar bagi aktivitas wisata bahari di Sabang.

Dari konsultasi tersebut, BPH Migas menjelaskan bahwa kewenangan menerbitkan surat rekomendasi bagi konsumen pengguna transportasi air bermotor tempel berada pada Dinas Perhubungan. Pembagian kewenangan itu sekaligus menjelaskan alasan Dinas Pariwisata belum dapat memperoleh akses akun XStar, yakni sistem yang digunakan organisasi perangkat daerah untuk menerbitkan barcode pembelian BBM subsidi.

Harry menyampaikan bahwa hasil komunikasi dengan BPH Migas perlu menjadi pertimbangan dalam pembahasan bersama pihak terkait. Kejelasan kewenangan dinilai penting agar persoalan kebutuhan BBM bagi pelaku wisata dapat ditangani melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan pemerintah.

"Kami sangat mendukung kegiatan RDP ini sehingga nantinya menghasilkan keputusan yang dampaknya signifikan terhadap usaha pariwisata kita," ujarnya. Melalui forum bersama DPRK Sabang tersebut, Dinas Pariwisata berharap pembahasan mengenai kebutuhan BBM sektor wisata dapat menghasilkan kejelasan langkah penyelesaian bagi pelaku usaha di daerah itu.[PIM]

0 Komentar