Foto | Penjabat Sekda Aceh, Taufik, bersama sejumlah kepala perangkat daerah mengikuti rapat koordinasi penanganan sedimentasi sungai secara virtual dari Banda Aceh, Senin (9/11/2026).(dok. Humas Pemerintah Aceh untuk AGN)
Banda Aceh.AGN – Ancaman banjir susulan di sejumlah wilayah Aceh menjadi perhatian pemerintah setelah kondisi sejumlah sungai mengalami pendangkalan akibat penumpukan material sedimentasi. Pemerintah pusat bersama Pemerintah Aceh mulai membahas langkah percepatan pembersihan aliran sungai, termasuk kemungkinan melibatkan pihak ketiga dalam pelaksanaannya.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri secara virtual, Senin (9/11/2026). Penjabat Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, mengikuti pertemuan dari Ruang Rapat Sekda Aceh, Banda Aceh, bersama sejumlah pejabat dan kepala perangkat daerah terkait.
Rapat dipimpin Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA, yang juga menjabat Kepala Posko Wilayah Aceh pada Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera.
Dalam pembahasan tersebut, Safrizal menjelaskan bahwa banjir susulan yang terjadi di beberapa daerah berkaitan dengan kondisi sungai yang mengalami kerusakan dan penumpukan sedimentasi. Material yang mengendap di dasar sungai dapat mempersempit ruang aliran air sehingga mengurangi kemampuan sungai menampung debit air ketika curah hujan meningkat.
Menurutnya, penanganan sedimentasi memerlukan perencanaan yang matang serta dukungan sumber daya memadai. Salah satu pilihan yang dibahas ialah keterlibatan pihak ketiga untuk membantu menyediakan peralatan, tenaga, dan kemampuan teknis guna mempercepat pekerjaan pembersihan sungai.
Meski demikian, keterlibatan pihak di luar pemerintah harus memiliki mekanisme yang jelas. Pelaksanaan pekerjaan wajib mengikuti aturan yang berlaku, termasuk memperhatikan perlindungan lingkungan, keselamatan kerja, dan pengelolaan material hasil pengerukan agar tidak menimbulkan persoalan baru.
Rapat tersebut juga membahas pentingnya koordinasi antarlembaga dalam menentukan langkah pemulihan fungsi sungai. Penanganan sedimentasi diharapkan dapat memperbaiki kapasitas aliran air sekaligus menjadi bagian dari upaya mengurangi risiko banjir berulang di daerah yang sebelumnya terdampak bencana.
Keikutsertaan Pemerintah Aceh dalam pertemuan itu menjadi bagian dari koordinasi penanganan dampak bencana bersama pemerintah pusat. Melalui pembahasan tersebut, pemerintah berupaya menyiapkan mekanisme pembersihan sungai yang efektif, terukur, dan sesuai ketentuan, sehingga pemulihan infrastruktur sumber daya air dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. [CSA]
0 Komentar