Sabang.AGN – Wakil Wali Kota Sabang, Suradji Junus, menegaskan bahwa hubungan antara ulama dan pemerintah harus terus diperkuat dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah. Keberadaan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dinilai memiliki peran penting untuk memastikan kemajuan Kota Sabang tetap berjalan seiring dengan penerapan nilai-nilai syariat Islam.
Penegasan tersebut disampaikan Suradji ketika membuka Musyawarah Daerah (Musda) VI MPU Kota Sabang Tahun 2026 di Aula Pulau Weh, Kantor Wali Kota Sabang, Selasa (17/11/2026). Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Ketua III MPU Aceh, Tgk. Muhammad Hatta, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah undangan dari berbagai kalangan.
Menurut Suradji, pembangunan daerah tidak cukup hanya diukur dari perkembangan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga membutuhkan pandangan ulama dalam menjaga keseimbangan antara kemajuan daerah dengan kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat. "Ulama dan umara harus berjalan seiring, tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Karena itu, komunikasi dan koordinasi harus terus terjaga, sehingga setiap kebijakan dan program pembangunan dapat berjalan dengan baik serta tetap memperhatikan nilai-nilai syariat Islam," kata Suradji.
Ia secara khusus menyinggung perkembangan sektor pariwisata dan penyelenggaraan kegiatan olahraga di Sabang. Sebagai daerah tujuan wisata di Aceh, berbagai aktivitas yang melibatkan masyarakat maupun wisatawan perlu memperhatikan kearifan lokal dan ketentuan syariat Islam. "Sabang merupakan salah satu daerah tujuan wisata di Aceh. Karena itu, kita berharap setiap kegiatan pariwisata maupun olahraga tetap memperhatikan ketentuan syariat Islam. Di sinilah peran MPU untuk memberikan masukan dan mengingatkan pemerintah, sehingga penerapan syariat Islam dapat berjalan secara menyeluruh," tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua III MPU Aceh, Tgk. Muhammad Hatta, mengingatkan bahwa MPU memiliki kedudukan sebagai mitra sejajar pemerintah yang didukung landasan hukum melalui peraturan perundang-undangan dan qanun kekhususan Aceh. Ia berharap Pemerintah Kota Sabang senantiasa melibatkan MPU dalam komunikasi dan pembahasan kebijakan strategis, terutama yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat serta pelaksanaan syariat Islam. Ia juga berpesan agar proses pergantian kepengurusan melalui Musda tetap mengutamakan kebersamaan dan tidak menimbulkan perpecahan.
Di kesempatan yang sama, Ketua MPU Kota Sabang, Tgk. Baharuddin, menjelaskan bahwa Musda VI menjadi momentum mengevaluasi pelaksanaan program organisasi sepanjang masa bakti 2022–2026 sekaligus mempersiapkan kepengurusan periode 2027–2031. Selama periode sebelumnya, MPU telah menjalankan berbagai kegiatan, antara lain koordinasi permusyawaratan ulama, sosialisasi fatwa dan hukum Islam, pendidikan kader ulama, serta penyebarluasan informasi mengenai sertifikasi produk halal.
"Melalui Musda ini, kami berharap program kerja MPU Kota Sabang ke depan dapat semakin diperkuat, begitu juga sinergi dengan pemerintah daerah. Dengan demikian, MPU dapat terus berperan dalam memberikan solusi dan menjawab berbagai tantangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks," ujar Baharuddin.
Musda VI MPU Sabang diselenggarakan selama dua hari, 17–18 November 2026, dengan tema "Melalui Musyawarah Daerah Ulama VI Tahun 2026, Kita Optimalkan Peran Strategis MPU dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Kota Sabang". Forum tersebut diikuti 65 peserta serta unsur peninjau dari kecamatan, organisasi kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Selain menetapkan kepengurusan baru, musyawarah ini diharapkan menghasilkan program yang memperkuat hubungan kelembagaan MPU dengan pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat Kota Sabang.[PIM]

0 Komentar