Foto | Ketua Bawaslu Kota Sabang, Kurdinar, bersama pihak STIS Al-Aziziyah dalam kegiatan penandatanganan perjanjian kerja sama penguatan pendidikan kepemiluan di Taman Wisata Putroe Ijo, Sabang.(dok.AGN)
Sabang.AGN – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Sabang menjalin kerja sama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Al-Aziziyah Sabang untuk memperkuat pendidikan demokrasi dan meningkatkan pemahaman kepemiluan di lingkungan perguruan tinggi. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Taman Wisata Putroe Ijo, Gampong Aneuk Laot, Kota Sabang.
Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya Bawaslu Sabang memperluas keterlibatan kalangan akademisi dalam memberikan pemahaman mengenai hak politik, proses pemilihan umum, serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.
Ketua Bawaslu Kota Sabang, Kurdinar, mengatakan perguruan tinggi memiliki posisi penting dalam membentuk generasi muda yang memahami nilai-nilai demokrasi. Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya mengenal sistem kepemiluan melalui pembelajaran di ruang kuliah, tetapi juga perlu memahami peran masyarakat dalam menjaga integritas pemilu.
"Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membangun kesadaran demokrasi. Melalui kerja sama ini, kami ingin mendorong mahasiswa agar memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kepemiluan dan dapat menjadi bagian dari masyarakat yang ikut mengawal proses demokrasi secara bertanggung jawab," ujar Kurdinar.
Ia menjelaskan, kesepakatan bersama STIS Al-Aziziyah mencakup sejumlah program, mulai dari pendidikan pemilih, sosialisasi kepemiluan, kegiatan pengajaran, hingga pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, kedua lembaga juga membuka peluang kolaborasi penelitian, pengembangan sumber daya manusia, serta penyediaan tenaga pengajar dalam kegiatan pendidikan kepemiluan.
Menurut Kurdinar, pendidikan demokrasi harus menjadi kegiatan berkelanjutan, bukan sekadar agenda yang dilaksanakan ketika pemilu semakin dekat. Melalui keterlibatan kampus, Bawaslu berharap pemahaman mengenai pengawasan partisipatif dapat berkembang dan menjangkau masyarakat secara lebih luas.
"Pengawasan pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu. Dukungan perguruan tinggi, mahasiswa dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk membangun budaya demokrasi yang sehat. Kami berharap kerja sama ini dapat melahirkan kegiatan nyata yang memberikan manfaat bagi peningkatan kesadaran kepemiluan di Kota Sabang," katanya.
Sebelum penandatanganan PKS tersebut, Bawaslu Sabang telah menyelenggarakan Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) Tahun 2026 di Aula STIS Al-Aziziyah pada 8 September 2026, dengan melibatkan 30 mahasiswa dan 10 perwakilan masyarakat. Kerja sama kelembagaan ini diharapkan menjadi kelanjutan dari kegiatan tersebut sekaligus memperluas kesempatan mahasiswa berpartisipasi dalam pendidikan demokrasi dan pengawasan pemilu di Kota Sabang.[PIM]
0 Komentar