 |
| Foto | Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah (Dek Fadh) mengikuti rapat tindak lanjut penanganan dan pengelolaan daerah aliran sungai secara virtual, Jumat (2/10/2026).(dok.Humas Pemerintah Aceh untuk AGN) |
Banda Aceh.AGN – Pemerintah Aceh mendorong adanya dukungan peralatan berat yang dapat langsung digunakan pemerintah kabupaten/kota ketika menghadapi bencana banjir.
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau Dek Fadh, mengusulkan sedikitnya empat unit ekskavator disiapkan dengan mekanisme pinjam pakai untuk daerah yang memiliki tingkat kerawanan banjir tinggi.
Usulan itu disampaikan Dek Fadh dalam rapat tindak lanjut hasil rapat koordinasi penanganan dan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) yang digelar secara virtual dari Ruang Rapat Wakil Gubernur Aceh, Jumat (2/10).
Menurut Dek Fadh, keberadaan alat berat di tingkat kabupaten/kota akan mempersingkat waktu penanganan saat bencana terjadi. Pemerintah daerah dapat segera melakukan pekerjaan seperti pengerukan dan normalisasi sungai tanpa harus menunggu proses mobilisasi peralatan dari daerah lain.
“Kami mengusulkan solusi agar kabupaten/kota yang rawan banjir ini diberikan alat berat, minimal empat ekskavator dengan sistem pinjam pakai. Dengan begitu, ketika terjadi banjir, pemerintah daerah bisa langsung bergerak karena kepala daerah lebih mengetahui kondisi dan kebutuhan wilayahnya,” ujar Dek Fadh.
Ia juga menyebutkan bahwa kebutuhan peralatan tersebut berkaitan dengan persoalan sungai di sejumlah wilayah Aceh yang mengalami pendangkalan maupun perubahan alur setelah diterjang banjir. Kondisi itu dinilai dapat mempersulit upaya pemulihan apabila pemerintah daerah tidak memiliki peralatan yang bisa digunakan sewaktu-waktu.
Dampak banjir, kata dia, bahkan kembali dirasakan pada sejumlah infrastruktur yang sebelumnya telah dibangun pascabencana. Dua jembatan yang telah selesai dikerjakan oleh TNI disebut kembali mengalami kerusakan akibat banjir yang terjadi baru-baru ini.
Untuk mendukung penggunaan alat berat tersebut, Dek Fadh menyampaikan bahwa pemerintah kabupaten/kota dapat memanfaatkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), terutama untuk menunjang kebutuhan operasional ketika peralatan digunakan dalam penanganan bencana.
Selain persoalan alat berat, rapat juga membahas langkah menghadapi kemungkinan bencana susulan, penguatan sistem peringatan dini serta percepatan pemulihan berbagai infrastruktur yang terdampak.
Rapat tersebut dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Komjen Pol. Tomsi Tohir, dan diikuti kementerian serta lembaga terkait bersama kepala daerah dan unsur penanganan bencana dari wilayah terdampak.
Dalam kesempatan yang sama, Dek Fadh turut menyoroti pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk pekerjaan penanganan sungai dalam situasi darurat. Ia berharap terdapat mekanisme yang lebih sederhana sehingga kebutuhan penanganan mendesak tidak terhambat proses administratif yang membutuhkan waktu panjang.
“Untuk kondisi darurat, kami berharap ada mekanisme yang dapat mempermudah pekerjaan di lapangan, misalnya melalui surat kepala posko atau kepala satgas dengan diketahui kementerian dan dinas terkait. Yang penting, penanganan bisa segera dilakukan,” katanya.
Usulan tersebut mendapat respons dari Kepala Posko Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR). Masukan mengenai dukungan peralatan dan mekanisme penanganan darurat akan menjadi bahan tindak lanjut dalam upaya mempercepat penanganan di wilayah terdampak.
Satgas PRR juga meminta pemerintah kabupaten/kota melengkapi data mengenai kondisi dan kebutuhan di wilayah masing-masing. Pendataan tersebut dinilai penting agar dukungan yang diberikan dapat diarahkan secara lebih efisien dan sesuai kebutuhan lapangan.[[CSA]
0 Komentar