Kolam Balai Pasir Sabang Masih Dangkal, Pengerukan Perlu Dilakukan

 

Foto | Pendangkalan kolam di kawasan Balai Pasir menjadi salah satu persoalan yang perlu ditindaklanjuti untuk mendukung pemanfaatan fasilitas perikanan di Sabang.(dok.AGN)

Sabang.AGN – Pendangkalan kolam di kawasan Balai Pasir menjadi salah satu persoalan fasilitas perikanan yang perlu mendapat perhatian di Kota Sabang. Hingga wawancara berlangsung, pengerukan belum dilakukan sehingga kondisi kedalaman kolam masih menjadi catatan dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan dermaga.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang, Zulfan, S.Pi., menjelaskan bahwa kondisi tersebut belum terlalu menghambat kapal nelayan berukuran kecil. Mereka masih dapat merapat melalui sisi tertentu di kawasan tersebut, Kamis (22/10/2026).

Namun, situasinya berpotensi berbeda bagi kapal dengan ukuran lebih besar. Kedalaman kolam yang terbatas dapat menjadi kendala ketika kapal perlu mendekati dermaga, sehingga kondisi perairan perlu diperhatikan dalam mendukung aktivitas pelabuhan perikanan.

Menurut Zulfan, keberadaan dermaga saja belum cukup untuk memastikan fasilitas dapat dimanfaatkan secara optimal. Kedalaman kolam, ruang gerak kapal, dan kemudahan akses untuk kegiatan bongkar muat juga menjadi bagian penting dalam menunjang operasional di kawasan tersebut.

Ia menyebutkan, kebutuhan optimalisasi fasilitas telah beberapa kali dibahas dan disampaikan kepada instansi yang berkaitan dengan pengelolaannya. Pembahasan itu juga mencakup pentingnya pemeliharaan sarana yang sudah tersedia agar dapat dimanfaatkan sesuai fungsinya.

Meski demikian, belum tersedia keterangan mengenai jadwal pelaksanaan pengerukan, kebutuhan anggaran, maupun hasil pengukuran terbaru terkait kedalaman kolam Balai Pasir. Instansi yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut juga belum disebutkan secara pasti dalam bahan wawancara.

Kepastian mengenai aspek-aspek tersebut diperlukan agar penanganan pendangkalan dapat direncanakan secara terukur. Informasi tentang kondisi teknis kolam, status pengelolaan aset, dan pembagian tanggung jawab antarinstansi menjadi dasar untuk menentukan langkah berikutnya.

Selain penjelasan dari pemerintah, kondisi di lapangan juga perlu dilihat dari pengalaman nelayan yang menggunakan fasilitas tersebut. Keterangan mengenai jenis kapal yang dapat merapat, kemungkinan kendala saat memasuki kolam, serta kebutuhan kegiatan bongkar muat dapat membantu memberikan gambaran lebih lengkap tentang fungsi kawasan Balai Pasir.

Koordinasi antara instansi teknis dan pihak pengelola juga diperlukan untuk memperjelas rencana pemeliharaan. Dengan adanya informasi mengenai tahapan penanganan dan penanggung jawabnya, perkembangan perbaikan dapat dipantau secara terbuka.

Optimalisasi kolam dan dermaga Balai Pasir diharapkan dapat mendukung aktivitas perikanan sesuai kebutuhan armada yang menggunakannya. Untuk itu, tindak lanjut terhadap pendangkalan perlu didukung data teknis dan perencanaan yang jelas agar pemanfaatan fasilitas tersebut dapat dievaluasi secara objektif.[DIKK]

0 Komentar