Kejar Pemulihan Pascabencana, Pemkab dan Pemko di Aceh Diminta Pastikan Lahan Huntap Tersedia

Foto | Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau Dek Fadh mengikuti rapat pemutakhiran Rencana Induk kebutuhan rumah pascabencana secara virtual dari Kantor Gubernur Aceh, Selasa (20/10/2026).(dok.Humas Pemerintah Aceh untuk AGN)

Banda Aceh.AGN – Pemerintah kabupaten dan kota di Aceh diminta segera memastikan ketersediaan lahan untuk pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat yang kehilangan atau mengalami kerusakan rumah akibat bencana. 

Persiapan tersebut menjadi salah satu penentu agar proses pembangunan dapat berjalan sesuai rencana dengan target penyelesaian pada 2027.

Permintaan itu disampaikan Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau yang akrab disapa Dek Fadh, dalam rapat pemutakhiran Rencana Induk (Renduk) kebutuhan rumah pascabencana yang berlangsung secara virtual dari Kantor Gubernur Aceh, Selasa (20/10/2026).

Dek Fadh mengingatkan pemerintah daerah agar tidak membiarkan pembangunan terhambat hanya karena persoalan lokasi. Menurutnya, kepastian lahan harus disiapkan sejak awal sehingga pengerjaan rumah bagi masyarakat terdampak dapat segera dilaksanakan.

“Untuk masalah rumah ini, 2026–2027 harus siap semua. Tanggung jawab kepala daerah menyediakan lahan. Tahun 2027 harus sudah siap. Jangan sampai rumahnya siap dibangun, tetapi lahannya tidak ada,” kata Dek Fadh.

Berdasarkan data pemutakhiran pemerintah kabupaten dan kota, jumlah rumah terdampak bencana di Aceh mencapai 402.197 unit. Dari angka tersebut, sebanyak 50.396 rumah mengalami kerusakan berat, 73.097 unit rusak sedang, sedangkan 278.704 unit lainnya masuk kategori rusak ringan.

Untuk menangani rumah dengan kerusakan berat, pemerintah telah menyiapkan dua skema pembangunan. Sebanyak 18.030 unit direncanakan dibangun secara komunal oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di atas lahan yang disediakan pemerintah.

Sementara itu, pembangunan 32.366 unit rumah lainnya akan dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di atas lahan yang disediakan korban banjir. Pembagian skema tersebut membuat kesiapan lahan menjadi bagian penting dalam mempercepat realisasi pembangunan bagi warga terdampak.

Selain menyiapkan lokasi, pemerintah daerah juga diminta terus memperbarui data kerusakan rumah melalui aplikasi Jitupasna. Dek Fadh menyebutkan bahwa jumlah kebutuhan hunian masih bisa berubah karena proses verifikasi dan validasi belum sepenuhnya selesai.

Pemutakhiran data diperlukan agar jumlah rumah yang akan dibangun sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat menentukan kebutuhan pembangunan sekaligus mengurangi risiko ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program pemulihan.

Dalam rapat tersebut, Kepala Posko Nasional Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR), Wahyu Bintono Hari Bawono, turut meminta pemerintah daerah mendukung percepatan pembangunan huntap. Dukungan yang dibutuhkan terutama menyangkut penyediaan lahan dan akses jalan menuju lokasi pembangunan.

Wahyu mengungkapkan, sebanyak 50 paket pekerjaan pembangunan huntap di Aceh telah menandatangani kontrak pada 2026. Para pemenang pekerjaan juga telah dikumpulkan di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menerima arahan terkait pelaksanaan proyek.

Meski sejumlah pekerjaan telah memasuki tahap kontrak, pelaksanaan pembangunan masih menghadapi tantangan waktu karena harus mengejar target hingga akhir tahun. Karena itu, koordinasi antara pemerintah kabupaten/kota dan pelaksana proyek dinilai penting agar pekerjaan tidak mengalami keterlambatan.

Pemerintah daerah diharapkan memastikan kesiapan lokasi dan akses menuju kawasan pembangunan, sekaligus menjalin komunikasi intensif dengan pihak pelaksana. Langkah tersebut diperlukan agar pembangunan hunian tetap dapat berjalan sesuai jadwal dan segera ditempati oleh masyarakat yang membutuhkan.

Upaya percepatan ini menjadi bagian dari pemulihan pascabencana di Aceh. Selain pembangunan fisik, kepastian tempat tinggal bagi masyarakat terdampak diharapkan dapat membantu warga kembali menjalani kehidupan secara lebih aman dan layak.[CSA]