 |
| Foto | Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal memimpin rapat bersama unsur Forkopimda di Pendopo Wali Kota Banda Aceh, Kamis (1/10/2026).(dok.Humas Pemko Banda Aceh untuk AGN) |
Banda Aceh.AGN – Pemerintah Kota Banda Aceh bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) membahas sejumlah persoalan yang dinilai membutuhkan kesiapan lintas sektor, mulai dari agenda besar hingga keamanan dan pelayanan masyarakat.
Pembahasan itu berlangsung dalam rapat yang dipimpin Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal di Pendopo Wali Kota Banda Aceh, Kamis (1/10/2026).
Salah satu agenda yang menjadi perhatian adalah persiapan pelaksanaan Muzakarah Internasional Tauhid Sufi ke-II pada 9–11 Oktober 2026. Kegiatan tersebut diperkirakan mendatangkan sekitar 20.000 hingga 30.000 peserta.
Sejumlah lokasi disiapkan untuk pelaksanaan kegiatan, di antaranya Balai Meuseuraya Aceh, Blang Padang dan Asrama Haji Embarkasi Banda Aceh. Besarnya jumlah peserta membuat pemerintah perlu memastikan kesiapan pengamanan, pengaturan lalu lintas, layanan kesehatan, kebersihan hingga akomodasi.
Illiza meminta koordinasi antarlembaga diperkuat sehingga setiap unsur mengetahui tugas masing-masing selama kegiatan berlangsung.
“Kita harus memastikan seluruh unsur bergerak dan berkoordinasi dengan baik, sehingga setiap kegiatan dapat berlangsung aman, tertib, dan masyarakat tetap merasa nyaman,” ujar Illiza.
Selain persiapan agenda internasional tersebut, rapat juga membahas langkah antisipasi menjelang Milad GAM. Pemerintah menekankan pentingnya deteksi dini, komunikasi dan koordinasi hingga tingkat gampong untuk mencegah munculnya persoalan keamanan dan ketertiban.
Pengalaman dari kejadian pada 15 Agustus 2026 turut menjadi bahan evaluasi. Pemerintah bersama unsur terkait diminta tidak menunggu persoalan muncul, tetapi melakukan pemantauan dan langkah pencegahan sejak awal.
Persoalan anak muda juga masuk dalam pembahasan Forkopimda. Kasus dugaan perundungan dan kekerasan di lingkungan sekolah serta kenakalan remaja dinilai membutuhkan pengawasan bersama, tidak hanya dibebankan kepada pihak sekolah.
Pendampingan terhadap anak perlu melibatkan orang tua, sekolah, pemerintah gampong, kepolisian, Satpol PP dan WH hingga Dinas Perhubungan. Pendekatan bersama diperlukan agar persoalan yang melibatkan remaja dapat ditangani sejak dini.
Pada sektor kesehatan dan perlindungan masyarakat, penanganan HIV/AIDS turut menjadi perhatian. Upaya yang dibahas mencakup pemetaan populasi berisiko, pemeriksaan, konseling, pengobatan dan pendampingan dengan tetap menjaga kerahasiaan pasien.
Pemko juga mendorong optimalisasi pos Satpol PP dan WH agar tidak hanya berfungsi dalam penegakan ketertiban, tetapi juga menjadi ruang pembinaan, pelayanan dan respons terhadap persoalan masyarakat.
Fungsi tersebut diharapkan berjalan dengan melibatkan keuchik, imeum mukim, imam meunasah, pemuda, orang tua, Dinas Kesehatan, MPU, MAA serta unsur Forkopimda.
Sementara itu, kondisi cuaca dan persoalan kebutuhan masyarakat juga menjadi perhatian pemerintah. Potensi hujan lebat, petir, angin kencang, banjir hingga pohon tumbang perlu diantisipasi karena dapat berdampak terhadap aktivitas warga dan kelancaran lalu lintas.
Pemerintah juga memantau kondisi antrean BBM serta perkembangan inflasi Kota Banda Aceh. Pada Agustus 2026, inflasi Kota Banda Aceh tercatat sebesar 4,84 persen.
Rangkaian pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Banda Aceh bersama Forkopimda untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai agenda dan persoalan yang berpotensi berdampak langsung terhadap masyarakat.[CSA]
0 Komentar