Dukung Nelayan Sabang, Fasilitas Es dan Penyimpanan Ikan Perlu Dioptimalkan

Foto | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang, Zulfan, S.Pi., menjelaskan kondisi dan optimalisasi fasilitas pendukung sektor perikanan di daerah tersebut.(dok.AGN)

Sabang.AGN – Sejumlah fasilitas penunjang usaha perikanan di Kota Sabang tercatat belum optimal beroperasi. 

Kondisi ini menjadi perhatian dalam pengembangan sektor perikanan, terutama terkait kejelasan pengelolaan, pemeliharaan, dan rencana pemulihan sarana yang dibutuhkan untuk mendukung penanganan hasil tangkapan.

Berdasarkan Laporan Statistik Perikanan Tangkap Kota Sabang tahun 2025, terdapat empat unit mesin pembuat es curah (ice flake machine) yang berstatus tidak beroperasi. Dokumen tersebut juga mencatat satu unit integrated cold storage tidak beroperasi serta satu unit pabrik es balok milik Pemerintah Kota Sabang dalam kondisi rusak dan tidak produktif.

Di sisi lain, pabrik es balok milik masyarakat tercatat masih dalam kondisi baik dan aktif berproduksi. Perbedaan kondisi ini menunjukkan perlunya melihat lebih jauh aspek operasional setiap fasilitas, termasuk status kepemilikan, pengelolaan, serta pemeliharaan sarana yang telah tersedia.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang, Zulfan, S.Pi., dalam wawancara menjelaskan, bahwa pemanfaatan fasilitas perikanan masih perlu dioptimalkan, Rabu (21/10/2026).

Ia juga mengatakan bahwa kecocokan produk dengan segmen pasar dan keterbatasan kapasitas penampungan menjadi bagian dari persoalan yang perlu diperhatikan.

Ketersediaan es dan fasilitas penyimpanan merupakan bagian dari penanganan ikan setelah hasil tangkapan didaratkan. Karena itu, status operasional sarana tersebut penting untuk diperjelas agar dapat diketahui sejauh mana fasilitas yang tersedia mampu mendukung kebutuhan pelaku usaha perikanan di Sabang.

Meski demikian, data yang tersedia belum merinci jumlah hasil tangkapan yang terdampak akibat tidak beroperasinya fasilitas tersebut. Belum terdapat pula informasi terukur mengenai tambahan biaya yang harus dikeluarkan nelayan ataupun dampak langsung terhadap mutu dan harga jual ikan.

Kejelasan mengenai kondisi setiap unit karena itu menjadi langkah penting berikutnya. Informasi yang perlu dipastikan mencakup penyebab fasilitas berhenti beroperasi, waktu mulai terjadinya kerusakan, kebutuhan perbaikan, sumber pembiayaan, hingga target waktu agar sarana kembali dapat dimanfaatkan.

Zulfan juga menekankan, bahwa sebagian fasilitas berkaitan dengan kewenangan pemerintah provinsi, termasuk pembahasan mengenai pengelolaan dan perawatannya. Namun, keterangan mengenai status aset, pihak yang bertanggung jawab, serta langkah konkret yang telah direncanakan masih perlu diperjelas melalui konfirmasi kepada instansi atau pengelola terkait.

Kepastian tersebut penting agar pembagian tanggung jawab antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan pihak pengelola tidak menjadi hambatan dalam penanganan fasilitas. Informasi mengenai proses perbaikan juga dibutuhkan masyarakat untuk mengetahui tahapan yang sedang berjalan dan langkah yang akan dilakukan selanjutnya.

Bagi sektor perikanan, keberadaan sarana pendukung perlu diikuti dengan kepastian bahwa fasilitas dapat berfungsi dan digunakan sesuai kebutuhan. Terlebih ketika hasil tangkapan meningkat, ketersediaan layanan penunjang menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam rantai penanganan hasil perikanan.

Pemerintah dan pengelola diharapkan dapat menjelaskan rencana penanganan fasilitas yang belum beroperasi, termasuk jadwal pemulihan dan indikator keberhasilannya. Dengan informasi yang terbuka dan tindak lanjut yang terukur, pemanfaatan sarana perikanan di Sabang dapat dievaluasi secara lebih jelas berdasarkan kondisi dan kebutuhan di lapangan.[DIKK]