Foto | Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam mengikuti FGD bersama BPKS, Bappenas dan ADB di Kantor Pusat BPKS Sabang.(dok.AGN)
Sabang.AGN – Pengembangan konektivitas dan penguatan sektor pariwisata menjadi bagian penting dalam pembahasan Pemerintah Kota Sabang bersama Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), Kementerian PPN/Bappenas serta Asian Development Bank (ADB).
Pembahasan itu berlangsung melalui Focus Group Discussion (FGD) yang digelar BPKS di Aula Lantai IV Kantor Pusat BPKS Sabang, Jumat (25/9/2026). Pertemuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Joint Consultative Mission terkait rencana Sabang Integrated Sustainable Tourism and Urban Development Project.
Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam dalam forum tersebut menekankan posisi geografis Sabang yang berada di kawasan strategis Selat Malaka. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diikuti dengan peningkatan konektivitas dan kesiapan infrastruktur agar peluang ekonomi yang berada di jalur pelayaran internasional dapat dimanfaatkan.
Salah satu yang menjadi perhatian Zulkifli adalah percepatan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) BPKS. Ia menyebut dirinya bersama Kepala BPKS sebelumnya telah bertemu dengan Wakil Menteri Perhubungan untuk membicarakan percepatan rencana tersebut.
“Kita harap bisa dipercepat, karena kalau kita lihat posisi Sabang strategis sekali di Selat Malaka yang jalurnya paling ramai dilewati kapal,” kata Zulkifli, Jum'at (25/9/2026).
Menurutnya, kapal yang melintas di kawasan tersebut berpotensi menjadi bagian dari peluang ekonomi Sabang apabila dapat diarahkan untuk singgah. Berbagai kebutuhan kapal, seperti air dan listrik, dinilai dapat menjadi layanan yang dikembangkan. Potensi energi panas bumi Jaboi juga disebut dapat mendukung kebutuhan energi di wilayah tersebut.
Pada sektor pariwisata, Zulkifli menyebut Malaysia sebagai salah satu pasar wisatawan mancanegara yang penting, sementara Medan menjadi salah satu daerah asal wisatawan domestik. Pemerintah Kota Sabang menyatakan siap mendukung pengembangan sektor tersebut melalui fasilitasi perizinan dan koordinasi bersama BPKS.
Kepala BPKS Iskandar Zulkarnaen mengatakan pembangunan Sabang membutuhkan keterpaduan antara pemerintah kota dan BPKS. Ia menyebut pariwisata berkelanjutan dan industri kelautan sebagai dua sektor yang perlu dikembangkan secara bertahap dengan tetap memperhatikan pelabuhan, konektivitas, kawasan perkotaan, lingkungan dan pengelolaan sampah.
Menurut Iskandar, perencanaan yang terintegrasi diperlukan agar berbagai proyek pembangunan tidak berjalan secara terpisah. Kolaborasi juga dibutuhkan dengan Pemerintah Aceh serta kementerian terkait yang memiliki kewenangan di kawasan Sabang.
Sementara itu, Direktur Pembangunan Indonesia Barat Kementerian PPN/Bappenas, Jayadi, mengatakan kunjungan konsultatif tersebut dilakukan untuk memastikan rencana proyek sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Hal yang dikaji mencakup kebutuhan pembangunan, pihak yang terlibat, skema pembiayaan hingga tahapan pelaksanaan.
Jayadi menilai pengembangan kawasan perlu dilakukan secara bertahap dan tetap mengacu pada master plan. Dengan perencanaan tersebut, sektor pariwisata diharapkan dapat mendorong penciptaan lapangan kerja, menggerakkan aktivitas ekonomi serta berkontribusi terhadap penanganan kemiskinan dan pengangguran.
Dari pihak ADB, Water and Urban Development Sector Office ADB, Nicolas Pitet, mengatakan pembahasan diarahkan untuk menggali lebih jauh potensi sekaligus hambatan dalam pengembangan pariwisata Sabang. Menurutnya, sektor tersebut berpeluang memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat, termasuk perempuan, anak muda dan pelaku UMKM.
Ia menekankan pengembangan pariwisata tidak hanya berkaitan dengan kunjungan wisatawan, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial, budaya dan lingkungan. Dukungan infrastruktur dasar seperti air bersih, energi, transportasi, aksesibilitas dan pengelolaan sampah dinilai menjadi bagian yang tidak terpisahkan.
Hal serupa disampaikan Senior Infrastructure Specialist ADB, Kin Chan. Ia menilai koordinasi antara Pemerintah Kota Sabang dan BPKS diperlukan untuk memperkuat layanan dasar sekaligus menjawab sejumlah persoalan yang berkaitan dengan konektivitas, internet dan pengelolaan sampah.
Melalui forum tersebut, pembahasan pengembangan Sabang diarahkan pada keterhubungan antara pelabuhan, pariwisata, infrastruktur, konektivitas dan kegiatan ekonomi masyarakat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Hasil konsultasi tersebut menjadi bagian dari proses penyusunan dan validasi rencana pengembangan kawasan secara bertahap.[PIM]
0 Komentar